MALUKU UTARA — Presiden Prabowo Subianto secara langsung meluncurkan program Biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/1). Acara tersebut dihadiri oleh petani sawit, pengusaha, pengguna B50, jajaran menteri, serta perwakilan dari berbagai sektor industri.
Kebutuhan CPO Melonjak, Petani Sawit Diuntungkan
Bahlil menjelaskan, penerapan B50 secara otomatis meningkatkan kebutuhan CPO dalam negeri. Jika pada program B40 kebutuhan CPO mencapai 15,2 juta ton, maka dengan B50 angkanya naik menjadi 16,3 juta hingga 17 juta ton.
Menurutnya, kenaikan ini memberikan kepastian pasar bagi petani sawit, terutama saat harga CPO internasional sedang rendah. "Kalau CPO harganya di luar rendah dan negara lain tidak mau, ya sudah, sebagian kita sisihkan untuk kita bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera," kata Bahlil dalam sambutannya.
Devisa Terselamatkan Rp170 Triliun, Nilai Tambah Industri Naik
Dari sisi penghematan devisa, program B50 disebut jauh lebih efektif dibandingkan pendahulunya. "Dengan implementasi B50, itu ternyata Rp170 triliun. Jadi dari B40 ke B50 kita bisa menambah menahan devisa kita Rp170 triliun," ujar Bahlil.
Tak hanya itu, nilai tambah industri CPO juga ikut terdongkrak dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun. Sektor ketenagakerjaan pun mencatatkan kenaikan signifikan: serapan pekerja naik dari 1,8 juta orang pada era B40 menjadi 2,1 juta orang dengan B50.
Penurunan Emisi dan Ancaman RKAB bagi yang Menolak
Pemerintah juga mengaitkan program ini dengan target lingkungan. Bahlil menyebut penurunan emisi gas rumah kaca meningkat dari 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyinggung sejumlah pengusaha yang sempat keberatan menggunakan B50 karena alasan harga. Di depan Presiden Prabowo, ia mengaku telah berbicara langsung dengan pelaku usaha di sektor pertambangan dan industri. "Saya sudah bilang, kalau kalian enggak pakai B50, RKAB-nya saya tinjau," tegas Bahlil.
Nelayan Besar Dapat Subsidi, Dana BPDPKS Surplus
Pemerintah juga berencana menggunakan sebagian dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menurunkan harga B50 bagi nelayan tertentu. Bahlil mengklarifikasi bahwa subsidi tersebut menyasar nelayan dengan kapasitas di atas 30 ton.
"Tanpa APBN, tadi Pak Menko menyampaikan bahwa akan memakai dana sebagian BPDPKS untuk menurunkan harga B50 di tingkat petani dan nelayan. Pak Menko, petani sama nelayan atau nelayan saja? Oh, nelayan yang di atas 30 ton," ujar Bahlil.
Program B50 ini menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sawit, mengurangi ketergantungan impor solar, sekaligus menjaga stabilitas harga TBS (Tandan Buah Segar) di tingkat petani.
