/data/photo/2026/05/15/6a06d97e8c25c.png)
MALUKU UTARA — Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tetap berjalan pada Mei 2026. Fokus utama penyaluran kali ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kedua program ini menyasar keluarga dengan kondisi ekonomi rendah yang telah tervalidasi dalam sistem data nasional.
Rincian Nominal Bantuan PKH dan BPNT 2026
Besaran dana yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditentukan berdasarkan kategori beban keluarga dan jenis program yang didapatkan. Untuk program BPNT atau bantuan sembako, setiap KPM menerima dana tunai sebesar Rp 200.000 per bulan. Sementara itu, nominal bantuan PKH jauh lebih bervariasi tergantung pada komponen kesehatan dan pendidikan di dalam satu keluarga.
Berdasarkan skema terbaru tahun 2026, berikut adalah perkiraan nominal bantuan PKH per tahap:
- Ibu hamil dan anak usia dini (balita): Rp 750.000
- Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp 600.000
- Siswa SMA/Sederajat: Rp 500.000
- Siswa SMP/Sederajat: Rp 375.000
- Siswa SD/Sederajat: Rp 225.000
Selain bantuan uang tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg. Bantuan ini diberikan secara rutin kepada keluarga yang memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem guna menjaga ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
Integrasi NIK KTP dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Keakuratan data menjadi kunci utama dalam distribusi bantuan tahun ini. Kemensos kini sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko bantuan ganda atau salah sasaran yang sering menjadi kendala di lapangan.
Status kepesertaan seorang warga tidak bersifat permanen. Pemerintah melakukan pembaruan data secara berkala untuk mencoret penerima yang dianggap sudah mampu atau menambah warga baru yang masuk kategori miskin. Oleh karena itu, warga yang sebelumnya menerima bantuan mungkin saja tidak lagi terdaftar jika hasil pemutakhiran data menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan.
Cara Cek Status Penerima via Situs Resmi dan Aplikasi
Masyarakat dapat memverifikasi apakah namanya masih tercantum sebagai penerima bansos melalui dua kanal resmi yang disediakan Kemensos. Langkah pertama adalah melalui situs web resmi yang dapat diakses dari peramban ponsel maupun komputer. Berikut tahapannya:
- Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data wilayah tinggal mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.
- Isi nama lengkap sesuai yang tertera pada KTP.
- Ketikkan kode captcha yang muncul di layar untuk verifikasi keamanan.
- Klik tombol "Cari Data" dan tunggu sistem menampilkan status kepesertaan Anda.
Selain situs web, Kemensos menyediakan aplikasi "Cek Bansos" yang dapat diunduh secara gratis melalui Play Store atau App Store. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak hanya bisa mengecek status, tetapi juga dapat menggunakan fitur "Usul-Sanggah" untuk melaporkan diri sendiri atau tetangga yang dianggap layak namun belum menerima bantuan.
Lokasi Pencairan dan Lembaga Penyalur Resmi
Proses pencairan dana bansos dilakukan melalui dua jalur utama untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Bagi KPM yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dana akan ditransfer langsung ke rekening Bank Himbara. Bank yang ditunjuk meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Bagi warga yang berada di wilayah terpencil atau tidak memiliki akses perbankan, penyaluran dilakukan melalui Kantor Pos. Petugas Pos Indonesia akan mengirimkan surat undangan kepada KPM untuk mengambil bantuan di kantor pos terdekat atau titik bagi yang telah ditentukan di tingkat desa. Masyarakat diingatkan untuk selalu membawa KTP asli dan Kartu Keluarga saat melakukan proses pengambilan bantuan.
Kemensos mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang meminta biaya administrasi atau data perbankan pribadi. Seluruh proses pengecekan dan pencairan bansos tidak dipungut biaya sepeser pun. Jika menemukan kendala atau pungutan liar, warga dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi kementerian atau aparat pemerintah setempat.
