Antisipasi Inflasi, Dinsos Maluku Utara Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu di Ternate

TERNATE — Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara bergerak cepat menyalurkan ribuan paket sembako ke tengah masyarakat kurang mampu. Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah mengantisipasi lonjakan inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan pangan di sejumlah wilayah.

Paket Sembako untuk Warga di 4 Kecamatan

Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Rustam, mengatakan bahwa sebanyak 1.000 paket sembako tahap awal telah didistribusikan. Sasaran penerima adalah warga di empat kecamatan di Kota Ternate yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Setiap paket berisi beras, minyak goreng, gula pasir, dan mi instan. Kami prioritaskan keluarga penerima manfaat yang belum tersentuh bantuan sosial lain,” ujar Rustam saat ditemui di gudang logistik Dinsos, Senin lalu.

Tekanan Harga Mulai Terasa di Pasar Tradisional

Penyaluran bansos ini dilakukan di tengah tren kenaikan harga beras dan minyak goreng di Pasar Higienis Gamalama dan Pasar Bastiong. Berdasarkan pantauan Dinsos, harga beras medium naik sekitar Rp 1.000 per kilogram dalam sepekan terakhir.

Kondisi ini mendorong Pemprov Maluku Utara mengaktifkan kembali skema jaring pengaman sosial. Selain sembako, pemerintah juga menyiapkan operasi pasar murah di dua kecamatan padat penduduk.

Fakta Singkat Program Antisipasi Inflasi

• Total paket sembako yang disiapkan: 1.000 unit untuk tahap awal.
• Sasaran: warga kurang mampu di 4 kecamatan Kota Ternate.
• Isi paket: beras, minyak goreng, gula pasir, dan mi instan.
• Data penerima merujuk pada DTKS yang diperbarui per triwulan III 2024.

Langkah Lanjutan: Pemantauan Harga Intensif

Dinsos Maluku Utara tidak berhenti pada pembagian sembako. Rustam menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau pergerakan harga di 10 pasar tradisional setiap pekan.

“Kami juga akan mempercepat distribusi bansos reguler seperti PKH dan BPNT agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambah Rustam.

Program ini diharapkan berlangsung hingga akhir tahun, dengan kemungkinan penambahan kuota jika inflasi terus meningkat. Warga yang belum terdata dapat melapor ke kelurahan masing-masing untuk diverifikasi oleh pendamping sosial.