MALUKU UTARA — Presiden Lebanon Joseph Aoun menyebut kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan di Washington setelah putaran keempat negosiasi dengan Israel sebagai "kesempatan terakhir" untuk mengakhiri konflik secara komprehensif. Ia memperingatkan bahwa setiap pihak yang gagal merespons secara positif akan bertanggung jawab atas kegagalan gencatan senjata.
Kesepakatan itu diumumkan pada Rabu malam setelah pembicaraan antara delegasi Lebanon dan Israel di Washington. Namun, Presiden Aoun menegaskan bahwa Lebanon belum memberikan persetujuan final. "Kami akan memberitahukan posisi kami kepada Amerika Serikat segera setelah tanggapan diterima dari pihak-pihak internal yang terkait, khususnya Hizbullah," kata Aoun dalam pernyataan dari kantornya, Kamis (4/6).
Menurut Aoun, Amerika Serikat akan menentukan tanggal resmi dimulainya gencatan senjata. Ia juga menyebut Presiden Donald Trump akan menjadi penjamin langsung pelaksanaan kesepakatan itu.
Hingga pernyataan Aoun dirilis, Hizbullah belum mengeluarkan komentar resmi terkait gencatan senjata. Kelompok bersenjata itu selama ini menolak pembicaraan langsung dengan Israel dan terus menembaki pasukan Israel di Lebanon selatan. Di sisi lain, militer Israel melanjutkan serangan udaranya ke berbagai titik di wilayah Lebanon.
Ketidakjelasan posisi Hizbullah menjadi faktor kritis yang menentukan apakah gencatan senjata benar-benar bisa diimplementasikan. Tanpa persetujuan kelompok itu, kesepakatan di Washington berisiko menjadi dokumen tanpa kekuatan di lapangan.
Presiden Aoun menyebut hasil putaran keempat negosiasi mencakup poin-poin yang sangat penting dan menguntungkan Lebanon. Ia tidak merinci isi poin tersebut, tetapi pernyataan dari kantornya menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan jalan terakhir menuju gencatan senjata permanen.
"Setiap pihak bertanggung jawab jika gagal merespons secara positif," kata Aoun, mengingatkan bahwa peluang diplomatik ini tidak akan terulang.
Dalam struktur kesepakatan, Amerika Serikat memegang peran ganda: sebagai mediator dan penjamin. Aoun secara khusus menyebut Presiden Donald Trump sebagai penjamin langsung pelaksanaan gencatan senjata. Hal ini menunjukkan bahwa Washington tidak hanya memfasilitasi perundingan, tetapi juga siap mengawasi kepatuhan kedua belah pihak di lapangan.
Belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih atau Kementerian Luar Negeri AS mengenai detail mekanisme penjaminan yang dimaksud.
Konflik Lebanon-Israel yang telah berlangsung selama berbulan-bulan menewaskan ratusan warga sipil dan militer di kedua sisi. Gencatan senjata ini, jika terwujud, akan menjadi terobosan diplomatik pertama sejak eskalasi besar-besaran dimulai.