JAKARTA — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melontarkan kritik terhadap praktik industri pertambangan yang hanya berfokus pada produksi tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Dalam pidatonya di Indonesia Critical Minerals Conference & Expo (ICMCE) 2026, ia menekankan bahwa standar global saat ini tidak lagi sekadar menuntut volume produksi yang besar.
"Di masa lalu perusahaan bertanya, bisakah kita memproduksi lebih banyak. Saat ini dunia bertanya bagaimana kita memproduksi, siapa yang diuntungkan, dan warisan apa yang ditinggalkan," ujar Sherly di hadapan para pelaku industri di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat.
Menurutnya, tuntutan pasar global terhadap baterai kendaraan listrik harus diimbangi dengan praktik produksi yang bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan sebuah produk tidak hanya diukur dari kemampuannya mengurangi emisi karbon.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu memberikan pernyataan yang tajam. "Sebuah baterai tidak dapat benar-benar ramah lingkungan jika masyarakat tertinggal. Kendaraan listrik tidak dapat benar-benar berkelanjutan jika sistem sosialnya rusak," katanya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi industri di Maluku Utara, yang merupakan salah satu wilayah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Sherly mengingatkan bahwa sumber daya mineral adalah amanah yang dipinjam dari generasi mendatang, bukan sekadar aset yang bisa dieksploitasi habis-habisan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini mengadopsi konsep "tata kelola antargenerasi". Sherly menyebut sejumlah indikator konkret yang harus menjadi ukuran keberhasilan hilirisasi, antara lain:
Sherly menegaskan bahwa sumber daya mineral adalah sumber daya terbatas yang suatu saat akan habis. Karena itu, industri tambang harus meninggalkan warisan pembangunan yang berkelanjutan. "Jika yang tersisa hanyalah lubang di tanah, maka kita telah gagal. Tetapi, jika yang tersisa adalah generasi yang lebih kuat, maka kita telah berhasil," tegasnya.
Ia menutup pidatonya dengan pesan bahwa warisan sejati dari hilirisasi bukanlah nikel atau pertumbuhan ekonomi semata. "Warisan sejati dari hilirisasi adalah pembangunan manusia," kata Sherly. Penerapan prinsip ESG yang konsisten, menurutnya, akan menjadi faktor penentu agar Maluku Utara tidak hanya dikenal sebagai penghasil nikel dunia, tetapi juga sebagai daerah yang berhasil mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan yang inklusif.