TERNATE — Kunjungan perwakilan Pemerintah Singapura ke Ternate pada Rabu (20/5/2026) menjadi pintu masuk bagi kerja sama pembangunan di Maluku Utara. Pemerintah daerah setempat langsung merespons dengan menyiapkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan potensi investasi dan pengembangan ekonomi.
Penjajakan ini tidak hanya menyasar investasi skala besar. Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mengatakan bahwa sektor perikanan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi prioritas pembahasan.
“Mereka datang untuk melihat peluang apa saja yang bisa dilakukan dalam bentuk kerja sama antara Singapura dengan Maluku Utara,” ujar Samsuddin dalam pertemuan tersebut.
Salah satu tawaran yang langsung disambut adalah program pengembangan SDM. Pemerintah Singapura disebut telah menyiapkan skema pembiayaan khusus untuk pelatihan ini, mencakup bidang bisnis, manajemen, hingga keterampilan teknis lainnya yang relevan dengan kebutuhan daerah.
“Mereka juga menawarkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ada semacam pembiayaan yang disiapkan Singapura untuk program itu,” kata Samsuddin.
Tahun lalu, Indonesia mendapat jatah 800 peserta untuk program serupa. Tahun ini kuota naik menjadi 1.000 peserta. Maluku Utara berharap bisa mendapatkan setidaknya 100 kuota dari total tersebut.
Samsuddin menjelaskan bahwa sistem di Singapura memisahkan secara tegas urusan pemerintah dan bisnis. Karena itu, pembahasan soal investasi tidak bisa dilakukan hanya di meja birokrasi.
“Kalau berbicara soal bisnis, tentu nanti akan melibatkan pihak pelaku usahanya secara langsung,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah ini. Menurutnya, kerja sama itu menjadi momentum penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Ternate, khususnya di sektor industri, perikanan, dan penguatan UMKM.
“Selain penjajakan kerja sama, kunjungan tersebut juga berkaitan dengan rencana kedatangan Duta Besar Singapura ke Maluku Utara dalam waktu dekat,” pungkas Nasri.
Komunikasi antara kedua pihak akan terus berlanjut untuk menentukan program prioritas yang paling dibutuhkan Maluku Utara. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan data potensi yang lebih detail agar peluang kerja sama bisa segera direalisasikan.