TERNATE — Daging, ayam potong, ikan, sayuran, hingga komoditas lain untuk kebutuhan industri pertambangan masih banyak masuk dari luar Maluku Utara, kata Basri kepada Istana FM, Senin, 16 November 2026. Perusahaan tambang, menurut dia, belum optimal melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Aktivitas industri tambang di daerah ini memerlukan logistik dalam jumlah besar. Nilai ekonominya, kata Basri, semestinya bisa dinikmati masyarakat setempat.
Ayam 25 Ton per Hari di IWIP, Siapa Pemasok Lokalnya?
Basri mencontohkan kebutuhan ayam potong di kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang disebut mencapai sekitar 25 ton per hari. Ia mempertanyakan sejauh mana peternak dan pemasok lokal dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan sebesar itu.
“Kasih masuk ayam, kasih masuk ikan, kasih masuk rica, tomat, apa semua. Tidak ada orang Maluku Utara. Coba nanti sebut siapa orang Maluku Utara yang masuk sekarang,” kata Basri.
Desakan Evaluasi Pola Kemitraan Perusahaan Tambang dan UMKM
Basri meminta pemerintah daerah mengevaluasi pola kemitraan perusahaan tambang dengan pelaku usaha lokal. Industri berskala besar di Maluku Utara, menurut dia, tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan dan pemasok dari luar daerah.
Ia menilai kondisi ini memperlihatkan belum maksimalnya keberpihakan pemerintah daerah kepada pelaku usaha lokal. Kepala daerah, kata dia, harus memastikan kebijakan investasi membuka ruang ekonomi bagi UMKM.
Pemerintah provinsi maupun kabupaten juga tidak boleh berfokus pada investasi dan besarnya nilai produksi tambang saja. Dampak ekonomi yang diterima masyarakat, ujar Basri, harus ikut diawasi.
Hanura Singgung Pemberitaan Seremonial dan Peran Pers
Basri juga mengkritik pemberitaan pemerintah yang menurutnya lebih banyak menonjolkan kegiatan seremonial kepala daerah ketimbang persoalan substantif yang menyangkut kepentingan publik. Ia berharap media lebih aktif mengawasi kebijakan pemerintah, termasuk memastikan perusahaan tambang memberi ruang bagi pelaku usaha lokal.
“Seluruh partai yang duduk di kursi provinsi, 45 orang, yang kritik setiap hari cuma Hanura. Bagaimana kita mengawal kebijakan daerah yang berpihak pada rakyat, tapi pers banyak diam. Pers yang harus banyak bersuara kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan,” ujarnya.
Kritik terhadap pemerintah, kata Basri, merupakan bagian penting dari pengawasan demokrasi. Tanpa kontrol dari pers, partai politik, dan masyarakat sipil, kekuasaan berpotensi kehilangan kendali.