TERNATE — Target pendapatan daerah Pemkot Ternate dalam APBD 2026 ditetapkan Rp961,84 miliar, turun 12,95 persen dibandingkan anggaran pendapatan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, realisasi hingga November 2026 baru mencapai Rp628,59 miliar atau 65,35 persen.
Artinya, tersisa sekitar Rp333,25 miliar yang harus dikejar pemkot pada sisa tahun anggaran. Selisih itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi perangkat daerah pengelola pendapatan.
Transfer Pusat Masih Dominasi Struktur Pendapatan
Struktur pendapatan Kota Ternate pada 2026 masih bertumpu pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Alokasi dari sektor ini mencapai Rp521,95 miliar, jauh di atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp105,19 miliar.
Pendapatan lainnya hanya dialokasikan Rp1,45 miliar. Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan fiskal Kota Ternate pada transfer pemerintah pusat.
Di sisi lain, PAD menjadi komponen yang perlu terus diperkuat. Sebab, PAD menentukan kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai program pembangunan tanpa bergantung pada pusat.
Mengapa Target Pendapatan 2026 Turun 12,95 Persen
Penurunan target pendapatan daerah tahun ini sebesar 12,95 persen membuat ruang fiskal Pemkot Ternate lebih sempit dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan realisasi yang baru 65,35 persen hingga November, tekanan untuk memenuhi target semakin terasa di sisa waktu.
Realisasi PAD menjadi kunci. Jika komponen ini tidak bergerak cepat, kekurangan pendapatan akan lebih banyak ditutup dari pos lain yang ruangnya terbatas.
Yang Perlu Diawasi Warga Ternate
Angka realisasi 65,35 persen bukan sekadar statistik. Capaian itu menentukan seberapa besar belanja daerah yang bisa dieksekusi, termasuk untuk layanan publik di kelurahan dan kecamatan.
Pemkot Ternate belum memerinci strategi pengejaran sisa Rp333,25 miliar. Warga perlu mencermati apakah ada percepatan pemungutan pajak dan retribusi daerah, atau justru penyesuaian target di akhir tahun.
Yang jelas, komposisi TKDD Rp521,95 miliar, PAD Rp105,19 miliar, dan pendapatan lain Rp1,45 miliar menempatkan kemandirian fiskal sebagai persoalan jangka panjang, bukan hanya soal tutup buku 2026.