TIDORE — Nilai indeks 61,39 menempatkan Kota Tidore Kepulauan pada rentang Tuntas Muda, yakni 60 hingga kurang dari 70. Kategori itu belum menyentuh Tuntas Pratama, Tuntas Madya, maupun Tuntas Utama yang menjadi jenjang berikutnya dalam penilaian SPM pendidikan.
Bagi Maluku Utara, posisi Tidore sebagai satu-satunya daerah berkategori Tuntas Muda menjadi rujukan awal. Namun perbandingan nilai akhir antardaerah belum cukup untuk menjelaskan mengapa satu kabupaten/kota bisa melampaui yang lain.
Kerangka Regulasi yang Menjadi Dasar Penilaian
SPM pendidikan berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Aturan teknisnya diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
Melalui kerangka itu, pemerintah daerah diuji pada pemenuhan layanan dasar, bukan sekadar terlaksananya program. Besaran anggaran, jumlah kegiatan, dan pembangunan infrastruktur tidak otomatis mencerminkan mutu layanan yang diterima warga.
Ukuran yang lebih mendasar adalah jangkauan layanan pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Di titik inilah nilai indeks menjadi alat ukur yang perlu dibaca bersama indikator lain.
Pertanyaan yang Belum Terjawab dari Nilai Indeks
Keberhasilan Tidore menyisakan sejumlah pertanyaan evaluatif. Apakah capaian ini ditopang perencanaan pendidikan yang berkualitas? Sudahkah pembaruan data peserta didik dilakukan konsisten?
Sejauh mana Rapor Pendidikan dimanfaatkan dalam penyusunan program daerah? Adakah praktik koordinasi dan penganggaran yang bisa direplikasi kabupaten/kota lain di Maluku Utara?
Jawaban atas pertanyaan itu menuntut evaluasi objektif berbasis bukti. Tanpa itu, kategori Tuntas Muda berisiko berhenti sebagai capaian administratif tanpa penjelasan soal faktor pendukungnya.
Karakteristik Kepulauan dan disparitas Layanan
Maluku Utara memiliki kondisi geografis yang tidak seragam. Perbedaan akses transportasi, persebaran penduduk, ketersediaan tenaga pendidik, serta kondisi sarana dan prasarana memengaruhi kemampuan setiap daerah memenuhi standar pelayanan dasar.
Karena itu, evaluasi tidak semestinya berhenti pada peringkat atau kategori. Diperlukan pemetaan lebih dalam untuk mengidentifikasi persoalan akses pendidikan, mutu pembelajaran, ketersediaan layanan, dan kapasitas tata kelola di tiap wilayah.
Pendekatan itu memungkinkan pemerintah merumuskan perbaikan yang sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, bukan menyalin mentah program dari daerah lain.
Batas Kewenangan: Apa yang Sebenarnya Dinilai
Capaian SPM pendidikan Kota Tidore Kepulauan perlu dibaca sesuai ruang lingkup kewenangan yang diukur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Sementara itu, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal dikelola pemerintah kabupaten/kota. Konsekuensinya, hasil penilaian Tidore tidak otomatis menggambarkan kualitas seluruh layanan SMA dan SMK di wilayah administrasinya.
Pembagian kewenangan ini penting agar apresiasi terhadap capaian tetap proporsional. Pemerintah provinsi memegang tanggung jawab atas jenjang menengah, sementara pemkot mengurus layanan dasar dan nonformal.
Langkah Lanjutan yang Perlu Ditempuh
Pemetaan indikator yang masih membutuhkan perbaikan menjadi pekerjaan rumah berikutnya bagi Pemkot Tidore Kepulauan. Evaluasi antardaerah di Maluku Utara juga perlu diarahkan pada faktor pendukung capaian, bukan hanya selisih nilai.
Dengan begitu, kategori Tuntas Muda dapat menjadi titik berangkat memperkuat tata kelola dan mutu pendidikan. Bukan sekadar label yang berhenti di laporan penilaian tahunan.