PULAU MOROTAI — Sri Wahyuni menegaskan pelayanan publik di tingkat desa merupakan bagian yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Kondisi anggaran yang sedang tidak longgar tidak boleh membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi maupun layanan pemerintahan lainnya.
Imbauan tersebut disampaikan Sri saat menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. Menurutnya, aparatur desa tetap wajib membuka kantor sesuai jam kerja yang ditetapkan.
Jam 8 Pagi Kantor Desa Harus Sudah Dibuka
Sri menyebut aturan jam buka kantor tidak berubah meski ada pemotongan gaji dan tunjangan. Ia meminta seluruh aparatur desa di Morotai Selatan mematuhi ketentuan tersebut tanpa alasan.
"Pada dasarnya kami tetap memberikan imbauan, jam 8 pagi kantor sudah harus dibuka. Jadi tidak ada bilang karena ada pemotongan gaji dan tunjangan, kemudian kantor tidak dibuka pada jam yang seharusnya," kata Sri, Senin, 28 September 2026.
Pernyataan itu menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak semestinya mengurangi aktivitas pelayanan. Aparatur desa diminta tetap berada di tempat dan siap melayani warga yang datang.
Belum Ada Laporan Kantor Desa Tutup, Sidak Tetap Disiapkan
Hingga kini, Sri mengaku belum menerima laporan mengenai kantor desa di wilayah Morotai Selatan yang tidak menjalankan pelayanan sesuai ketentuan. Meski demikian, pihak kecamatan tetap menyiapkan langkah pengawasan langsung ke lapangan.
"Sampai sekarang memang belum ada laporan. Kalau ada laporan kita akan turun cek," ujarnya.
Pemeriksaan tersebut rencananya dilakukan pada 25 desa yang berada di Kecamatan Morotai Selatan. Langkah itu disebut sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan.
"Jadi di 25 desa di wilayah Kecamatan Morotai Selatan ini nanti kita akan turun cek, semacam sidak begitu. Pelayanan kepada masyarakat harus terus jalan apa pun yang terjadi," tegasnya.
Pelayanan Administrasi Jadi Prioritas saat Anggaran Terbatas
Kecamatan Morotai Selatan mencakup 25 desa dengan kebutuhan layanan administrasi yang beragam. Warga di wilayah ini mengandalkan kantor desa untuk urusan kependudukan, surat keterangan, hingga layanan pemerintahan lain yang tidak bisa ditunda.
Kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah menuntut penyesuaian di banyak lini. Namun bagi Sri, penyesuaian itu tidak boleh menyentuh jam layanan yang menjadi hak warga.
Sidak ke 25 desa akan menjadi uji pertama komitmen aparatur desa di Morotai Selatan. Hasil pemeriksaan itu juga akan menunjukkan sejauh mana kebijakan efisiensi memengaruhi pelayanan di tingkat paling bawah.
