TIDORE KEPULAUAN — Lonjakan harga cabai di Kota Tidore Kepulauan terjadi merata, dengan kenaikan tertinggi di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Utara. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan, Taher Husain, menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri RI secara daring di Ruang Rapat Sekda, Senin (21/9/2026).
Empat kabupaten/kota di Maluku Utara mencatat kenaikan harga di atas rata-rata. Musim kemarau panjang membuat petani cabai terkendala keterbatasan suplai air, sehingga produksi lokal tidak lagi mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Cabai Rawit Rp150.000, Keriting Rp120.000 per Kilogram
Cabai rawit kini menyentuh Rp150.000 per kilogram, sementara cabai keriting naik hingga Rp120.000 per kilogram. Kenaikan itu memperparah beban warga karena pasokan dari daerah pemasok utama ikut tersendat.
Haltim dan Halut yang selama ini menjadi pemasok utama bagi Kota Tidore turut mengalami krisis pasokan. Daerah pemasok terdekat seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara bahkan menghentikan suplai.
”Sepuluh besar itu nominasinya dua provinsi itu, Gorontalo dan Sulawesi Utara di atas. Sudah masuk dua digit, dia sudah diatas sepuluh. Itu memang secara nasional baru terjadi di sekitar tiga bulan terakhir,” ungkap Taher.
Ikan dan Ayam Masih Terkendali, tetapi Berpotensi Naik
Komoditas lain seperti ikan dan ayam untuk sementara masih bisa terkendali. Meski begitu, Taher mengingatkan harga kedua komoditas itu berpotensi naik jika krisis pasokan berlanjut.
”Sementara untuk komoditas yang lain seperti ikan dan ayam untuk sementara masih bisa terkendali, namun berpotensi juga naik,” tambahnya.
Intervensi Pasokan dari Makassar atau Pulau Jawa
Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan skema intervensi pasar dengan mendatangkan pasokan dari wilayah lain. Pilihan yang dibahas mencakup Makassar atau Pulau Jawa.
”Langkah yang kita diskusikan akan kita lakukan intervensi menyangkut dengan suplai dari luar. apakah dari Makassar atau dari Jawa karena itu tentu juga butuh konsekuensi pendanaan,” ujarnya.
Taher menjelaskan, langkah itu tidak bisa dihindari karena musim kemarau panjang membuat petani cabai sedikit terkendala. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai hal yang tidak bisa diantisipasi sepenuhnya oleh daerah.
”Di atas rata-rata, ada empat kabupaten/kota. Yang paling tinggi adalah Haltim sama Halut, kaitannya dengan langkah-langkah yang diantisipasi memang kita tidak bisa hindari karena ini musim kemarau yang panjang, tentu untuk petani cabai maka sedikit terkendala karena terbatasnya suplai air,” jelasnya.
Operasi Pasar Menunggu Kondisi Fiskal Daerah
Untuk operasi pasar murah dan penyaluran cadangan pangan daerah, Pemkot akan berkoordinasi dengan Dinas Perindagkop dan UKM. Alokasi anggaran tahun 2026 berada di dinas tersebut.
Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini terbatas. Belum ada jadwal pasti kapan operasi pasar murah dan pasokan dari luar daerah mulai berjalan.
