TERNATE — Gubernur Maluku Utara Sherly Djoanda Laos resmi membuka Forum Pelatihan Dasar CPNS tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI). Acara berlangsung di Sahid Bela Hotel Ternate, Rabu (29/7/2026).
Ratusan CPNS berseragam Korpri memenuhi ruang pelatihan. Para bupati, wali kota, dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara turut hadir dalam forum tersebut.
APBD Rp 1,4 Triliun: Cukup untuk Gaji dan Infrastruktur
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly Djoanda Laos membeberkan angka APBD Maluku Utara tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp 1,4 triliun. Menurut hematnya, nominal itu dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan pegawai maupun pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan di seluruh wilayah provinsi.
"Dengan angka 1,4 triliun rupiah selain mampu membiayai pembangunan fisik, juga dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh para nelayan kita di daerah ini," ujar Gubernur Sherly di hadapan peserta forum.
Pernyataan tersebut mendapat sambutan hangat dari ratusan CPNS yang hadir. Gubernur tidak merinci lebih lanjut alokasi spesifik untuk masing-masing sektor, namun menekankan bahwa postur anggaran tahun depan dirancang untuk menyeimbangkan belanja aparatur dan belanja publik.
Pendidikan Dasar ASN: Target SDM Unggul
Forum Pelatihan Dasar CPNS tahun 2026 menjadi momentum bagi ribuan aparatur sipil negara (ASN) baru di Maluku Utara untuk mendapatkan pembekalan teknis dan karakter. Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara menggandeng BKN dan LAN RI sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut.
Pelatihan ini diharapkan mencetak ASN yang adaptif terhadap tantangan daerah, termasuk percepatan pembangunan di wilayah kepulauan. Maluku Utara sendiri memiliki tantangan geografis yang khas dengan banyak pulau kecil yang membutuhkan distribusi anggaran dan pelayanan publik yang merata.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian lebih lanjut mengenai jumlah peserta CPNS yang mengikuti pelatihan maupun jadwal tahapan selanjutnya. Pemerintah provinsi berkomitmen menuntaskan proses pengadaan dan pendidikan ASN sesuai regulasi yang berlaku.
