TERNATE — Kepala BPKAD Malut Ahmad Purbaya menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah pada semester pertama Tahun Anggaran 2026 masih stabil. Ia memastikan seluruh kewajiban belanja pegawai, termasuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dapat dipenuhi tanpa hambatan berarti.
“Jadi, tidak ada PPPK yang dirumahkan. Gaji PPPK dan TPP pegawai negeri aman sampai Desember,” ujar Purbaya kepada wartawan di Ternate, Selasa (7/7/2026).
Skema APBD Perubahan dan SiLPA Rp 300 Miliar
Untuk memastikan kesinambungan pembayaran pada semester kedua, Pemprov Malut menyiapkan skema APBD Perubahan. Anggaran untuk gaji bulan Juli dan Agustus akan diakomodasi melalui mekanisme ini. Purbaya menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut akan ditopang oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 300 miliar.
“Nantinya akan diakomodasi dalam APBD Perubahan dengan menggunakan SiLPA sebesar Rp 300 miliar,” jelasnya.
Mantan Kepala Inspektorat Malut itu menambahkan, perbedaan waktu pembayaran pada sejumlah komponen anggaran merupakan bagian dari mekanisme penganggaran yang normal. Hal itu tidak memengaruhi kepastian pemenuhan hak-hak ASN.
“Sekarang sampai bulan enam masih aman. Ada yang dibayarkan sampai bulan lima, ada juga yang sampai bulan enam. Namun, semuanya masih aman,” katanya.
Komitmen Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe
Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pengelolaan anggaran, melainkan wujud komitmen Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Ia menyebut bahwa kesejahteraan ASN menjadi prioritas yang terus dijaga oleh pemerintah daerah.
“Ini merupakan komitmen Ibu Gubernur dan Pak Wagub untuk memastikan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemprov Malut tetap menjadi perhatian. Karena itu, pembayaran gaji PPPK, PPPK Paruh Waktu, maupun TPP ASN dipastikan tetap aman hingga akhir tahun,” tutup Purbaya.
Dengan skema pembiayaan yang telah diproyeksikan secara komprehensif, Pemprov Malut meminta seluruh aparatur tidak terpengaruh oleh informasi yang menimbulkan kekhawatiran. Kepastian ini diharapkan menjaga stabilitas pelayanan publik di Maluku Utara hingga penghujung Tahun Anggaran 2026.
