SOFIFI — Kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan Polda Maluku Utara tidak hanya berhenti pada seremonial. Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Catur Prasetya, Rabu (1/7/2026), kedua institusi menegaskan sejumlah area kerja sama strategis yang menyentuh layanan hukum langsung ke masyarakat.
Bidang Layanan yang Jadi Prioritas Kerja Sama
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menyebut kolaborasi yang sudah berjalan mencakup tiga sektor utama. Pertama, di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). Kedua, pencegahan pelanggaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual. Ketiga, optimalisasi Pos Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi warga.
“Kolaborasi yang terjalin selama ini tidak hanya mendukung penegakan hukum, tetapi juga memperkuat layanan di bidang Administrasi Hukum Umum, pencegahan pelanggaran dan pelindungan Kekayaan Intelektual, serta optimalisasi Pos Bantuan Hukum,” ujar Budi dalam pernyataan yang dikutip dari rilis resmi.
Kapolda Ingatkan Semangat Marimoi Ngone Futuru
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman menyampaikan pesan khusus. Menurutnya, semangat kearifan lokal Marimoi Ngone Futuru harus menjadi fondasi dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat Maluku Utara yang majemuk.
“Sinergi antara Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa harus terus diperkuat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Maluku Utara,” tegasnya.
Upacara Dihadiri Forkopimda dan Elemen Masyarakat
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan atas pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Malut, Achim Umasangaji, yang diwakili dalam kegiatan tersebut, menambahkan bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 diharapkan semakin mempererat sinergi. “Dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional, humanis, dan berkeadilan,” katanya.
Kolaborasi antara Kemenkum dan Polda Malut dinilai krusial, terutama dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang kerap terkendala jarak dan infrastruktur.
