TERNATE — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan komitmennya untuk mengubah pola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih berpihak pada pelaku usaha lokal. Ia mendorong penerapan kontrak payung sebagai instrumen utama untuk membuka akses bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa terlibat langsung dalam proyek-proyek pemprov.
Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka kegiatan Penyamaan Persepsi Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Bela Hotel, Ternate, Selasa (30/6/2026). Acara ini merupakan kolaborasi antara LKPP, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Tiga Target Utama dari Forum Ini
Sherly menyebut pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi antara LKPP, kejaksaan, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhindar dari persoalan hukum maupun administrasi. Ia berharap forum ini menghasilkan tiga capaian utama:
- Kesamaan persepsi mengenai pelaksanaan kontrak payung.
- Konsolidasi pengadaan material.
- Penerapan tata kelola pengadaan yang baik dan benar.
“Saya berharap koordinasi seperti ini terus dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap berbagai potensi permasalahan,” ujar Sherly dalam sambutannya.
Mengapa Kontrak Payung Penting bagi UMKM Lokal?
Gubernur menilai penerapan kontrak payung memiliki manfaat besar dalam meningkatkan keterlibatan UMKM lokal. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pengadaan secara terpadu dan efisien, sekaligus membuka peluang bagi usaha kecil untuk bersaing di proyek-proyek yang selama ini didominasi perusahaan besar.
“Mudah-mudahan ini ditindaklanjuti secara konkret sehingga proyek pemerintah tidak hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar, tetapi memberikan efek domino yang besar bagi UMKM lokal di Maluku Utara,” katanya.
Belanja Pemerintah Harus Jadi Motor Ekonomi Daerah
Sherly menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, memperkuat kolaborasi antara LKPP, APIP, TAPD, OPD, dan seluruh pelaksana pengadaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan selesai. Kedua, memperkuat sistem pengaduan agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat. Ketiga, menjadikan belanja pemerintah sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang dibangun bersama LKPP melalui konsolidasi kontrak payung, pelibatan pelaku usaha dan UMKM, serta pelaksanaan uji kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Ke depan kita perlu memperkuat kompetensi PPK, meningkatkan sertifikasi PBJP, serta mendorong lebih banyak ASN untuk berkarier di bidang pengadaan barang dan jasa,” pungkas Sherly.
