TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memastikan seluruh aparatur kelurahan hingga kecamatan bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat pendataan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung. Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan, kolaborasi ini menjadi kunci agar tidak ada satu pun pelaku usaha yang terlewat dari pemetaan ekonomi daerah.
“Saya berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan memberikan data yang valid dan akurat, sehingga ke depan pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Muhammad Sinen dalam acara pencanangan SE2026 di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate.
Petugas Lapangan Harus Dapat Akses Mudah ke Pelaku Usaha
Muhammad Sinen memerintahkan camat, lurah, dan kepala desa untuk memberi kemudahan akses bagi petugas sensus. Menurutnya, dukungan administrasi dan keamanan di lapangan akan menentukan kualitas data yang dikumpulkan BPS.
“Seluruh camat, lurah, kepala desa beserta perangkatnya wajib bersinergi dengan petugas lapangan, memberikan kemudahan akses, serta mendukung kelancaran kerja petugas BPS demi kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Pemkot Tidore juga akan memperkuat koordinasi teknis dengan BPS setempat. Langkah ini untuk mengantisipasi kendala administratif yang bisa mengganggu proses pendataan di lapangan.
Pergeseran Ekonomi Maluku Utara: dari Rempah ke Nikel dan Digital
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, SE2026 menjadi momen penting memotret perubahan struktur ekonomi Maluku Utara. Daerah ini tengah bertransformasi dari basis pertanian dan rempah menuju industri pengolahan nikel, pariwisata, serta perikanan yang berkembang pesat.
“Struktur ekonomi Maluku Utara saat ini mengalami pergeseran signifikan,” kata Amalia dalam sambutannya.
Ia menambahkan, sensus ini juga dirancang untuk menangkap aktivitas ekonomi modern yang selama ini belum terekam optimal, termasuk transaksi digital dan perdagangan daring yang kian marak di kalangan UMKM.
Basis Data Akurat untuk Kebijakan Berkelanjutan
Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, SE2026 diharapkan menghasilkan basis data yang akurat sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan. Pencanangan di Maluku Utara ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kepala BPS RI bersama Gubernur Sherly Laos serta para bupati dan wali kota se-provinsi.
Muhammad Sinen menekankan, data yang bersih dari kesalahan teknis akan membuat intervensi pemerintah lebih terukur. “Ke depan pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
SE2026 menjadi fondasi penting agar arah pembangunan ekonomi Maluku Utara berjalan berbasis data yang kuat, bukan sekadar asumsi.
