MALUKU UTARA — Ketua Umum Prajaniti Hindu Indonesia KS Arsana menyampaikan tiga agenda utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, pembangunan Pura IKN. Kedua, undangan kepada Basuki Hadimuljono untuk menerima penghargaan Prajaniti Award. Ketiga, permohonan lokasi khusus untuk pengembangan fasilitas pendidikan bagi umat Hindu di kawasan IKN.
“Maksud kedatangan kami adalah terkait Pura IKN, kemudian menyampaikan undangan kepada Bapak Basuki Hadimuljono untuk menerima Prajaniti Award, serta permohonan lokasi untuk pendidikan di area IKN,” ujar Arsana.
Pertemuan ini merupakan lanjutan dari audiensi sebelumnya antara perwakilan PHDI dan Prajaniti dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari pihak Otorita IKN, Basuki didampingi jajaran pimpinan, sementara PHDI mengirimkan unsur Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan pengurus harian. Prajaniti diwakili pengurus pusat dan daerah.
Ketua Sabha Walaka PHDI I Nengah Dana menegaskan organisasinya telah menjadi mitra pemerintah selama 67 tahun. Dalam konteks Pura IKN, keterlibatan itu dimulai sejak tahap awal perencanaan, termasuk memberi masukan kepada dewan juri lomba desain pura dan membahas lokasi rumah ibadah.
“PHDI telah menjadi mitra pemerintah selama 67 tahun dan dalam konteks pembangunan Pura IKN kami telah aktif sejak awal perencanaan,” kata Dana. Menurutnya, keberadaan pura di IKN menjadi bagian penting untuk mewujudkan ibu kota yang mencerminkan keberagaman agama dan budaya Indonesia.
Dharma Adhyaksa PHDI Ida Pedanda Nabe Gede Bang Buruan Manuaba menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian terhadap kebutuhan umat Hindu di IKN. Ia menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara Otorita IKN, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, dan PHDI.
Pembangunan Pura IKN tidak sekadar memenuhi kebutuhan sarana ibadah. Kalimantan Timur, khususnya kawasan Kutai, dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Hindu tertua di Nusantara. Keberadaan pura di IKN dipandang sebagai upaya menjaga kesinambungan sejarah sekaligus memperkuat wajah ibu kota yang inklusif.
Dalam pertemuan itu, Ida Pedanda Nabe Gede Bang Buruan Manuaba mengutip Kekawin Ramayana sebagai landasan sinergi. “Dalam Kekawin Ramayana disampaikan bahwa pemerintah dan pendeta wajib saling mengisi untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Basuki Hadimuljono menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Dirjen Bimas Hindu dan pihak terkait dalam proses pembangunan rumah ibadah. Ia juga menyambut positif usulan penyediaan lahan untuk fasilitas pendidikan.
“Saya sangat menghargai budaya, tradisi, dan agama. Tentu kami akan senantiasa berkoordinasi dengan Dirjen Bimas Hindu sesuai yang disampaikan Ida Dharma Adhyaksa,” kata Basuki. Ia menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti kebutuhan lahan pendidikan yang diajukan PHDI dan Prajaniti.