TERNATE — Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) 2026 resmi dimulai melalui pertemuan Kick Off Meeting yang digelar secara daring, Rabu (17/6/2026). Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Kelapa Bido Lantai 3. Forum ini dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk mendorong kebijakan publik yang berkualitas, terintegrasi, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Acara dibuka oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Kementerian Hukum serta perwakilan dari 48 kementerian/lembaga pengampu tugas dan fungsi kebijakan. Dalam sambutannya, Supratman menegaskan bahwa di tengah era disrupsi teknologi dan kecerdasan artifisial, kualitas kebijakan menentukan kekuatan sebuah negara.
Menteri Hukum memaparkan lima arah strategis yang menjadi pedoman bersama dalam FKK 2026. Pertama, membangun kebijakan berkualitas dan berbasis bukti. Kedua, memperkuat sinergi hukum dan administrasi negara. Ketiga, mendorong inovasi dan pelayanan publik yang berdampak. Keempat, menguatkan komunitas dan ekosistem kolaborasi nasional. Kelima, menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
"Kebijakan publik bukan sekadar dokumen administratif atau kumpulan norma regulasi. Kebijakan adalah instrumen strategis untuk mentransformasikan bangsa. Kita harus mengikis tantangan hiper-regulasi dan memastikan setiap aturan hukum menjadi penggerak inovasi, bukan justru menjadi hambatan pembangunan," tegas Supratman saat membuka acara.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir (BAS), bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menyatakan bahwa pihaknya akan berperan aktif dalam forum ini. "Kanwil Kemenkum Maluku Utara akan berperan aktif mengidentifikasi berbagai isu strategis di daerah yang dapat menjadi bahan analisis dan pembahasan dalam forum," jelasnya.
Selain itu, Kanwil juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, akademisi, serta para pemangku kepentingan. FKK akan dioptimalkan sebagai media pertukaran informasi, harmonisasi kebijakan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum, Andry Indrady, menyampaikan bahwa FKK 2026 merupakan keberlanjutan dari forum yang telah diinisiasi sejak tahun 2025. Rangkaian kegiatan dimulai dari Policy Talks di daerah, penyusunan Policy Brief Wilayah, seleksi Policy Brief Terbaik, hingga integrasi seluruh pengetahuan kebijakan ke dalam Legal Policy Hub.
"Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang dirancang, tetapi juga oleh kualitas kebijakan yang menjadi fondasinya," ujar Andry Indrady. Ia menambahkan bahwa forum ini bukan sekadar diskusi, melainkan ikhtiar bersama untuk membangun budaya kebijakan yang lebih kolaboratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil.
Acara Kick Off Meeting juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Hukum melalui BSK Hukum dengan tiga perguruan tinggi besar di Indonesia: Universitas Jember (UNEJ), Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Universitas Brawijaya (UB). Kerja sama ini menjadi jembatan untuk memastikan setiap regulasi mendapatkan input pemikiran yang objektif dan berbasis ilmiah dari para akademisi di berbagai daerah.
Kolaborasi ini juga ditujukan untuk optimalisasi pemanfaatan platform Legal Policy Hub guna menghasilkan analisis kebijakan hukum yang komprehensif dan kredibel. Setelah prosesi penandatanganan, acara dilanjutkan dengan sesi brainstorming yang membahas langkah-langkah teknis pelaksanaan FKK 2026 ke depan.