MOROTAI — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis, 4 Juni 2026. Acara itu dihadiri Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Ketua DPRD Muhammad Rizki, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala BPKAD Marwan Sidasi, serta sejumlah pejabat terkait.
Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, menyebut raihan ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. "Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan yang baik terhadap regulasi," ujar Umar Ali dalam keterangannya.
Namun, ia menekankan bahwa opini ini bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu mendorong pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Morotai," kata Umar Ali. Ia menambahkan, penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk terus mempercepat pembangunan dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Umar Ali juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati Rusli Sibua serta dukungan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Menurutnya, kolaborasi tersebut mendorong seluruh perangkat daerah bekerja secara profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada hasil.
Capaian WTP ke-9 secara berturut-turut menempatkan Pulau Morotai sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tata kelola keuangan terbaik di Maluku Utara. Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, prestasi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik di lingkungan Pemkab Pulau Morotai.
Ke depan, Pemkab Morotai dihadapkan pada tantangan untuk menerjemahkan opini WTP ini ke dalam indikator kesejahteraan yang nyata, seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.