HALMAHERA TENGAH — Puluhan keluarga di wilayah pesisir Weda kini tak lagi tinggal di rumah semi-permanen. Tujuh belas unit rumah layak huni telah diresmikan dan langsung diserahterimakan kepada warga miskin di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dalam program bantuan sosial yang digarap sejak tahun anggaran 2024 lalu.
Setiap rumah dibangun dengan spesifikasi 6 x 6 meter, berdinding bata, dan beratap seng. Bantuan ini menyasar warga yang masuk dalam data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan warga tidak mampu lainnya yang rumahnya sudah tidak layak huni.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Halmahera Tengah menyebutkan bahwa anggaran pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT Weda Bay Nickel. Nilai total proyek mencapai Rp 2,5 miliar untuk 17 unit rumah.
Weda merupakan salah satu kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di Maluku Utara karena keberadaan kawasan industri nikel. Namun, kesenjangan sosial masih terlihat jelas antara pekerja pabrik dan warga lokal yang tinggal di pemukiman padat.
Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, dalam sambutannya saat peresmian menekankan bahwa program ini bukan sekadar bantuan fisik, melainkan upaya memutus rantai kemiskinan struktural. “Rumah ini adalah modal awal. Anak-anak bisa belajar dengan tenang, orang tua bisa bekerja tanpa khawatir atap bocor,” ujarnya.
Salah satu penerima manfaat, Siti Hawa, warga Desa Weda, mengaku kini tidak perlu lagi mengumpulkan kayu untuk menambal dinding rumahnya yang bolong. Ia tinggal bersama tiga anaknya dan suami yang bekerja sebagai buruh bangunan harian.
“Dulu kalau hujan, kami mengungsi ke tetangga. Sekarang Alhamdulillah, sudah punya kamar sendiri untuk anak-anak,” kata Siti saat ditemui di rumah barunya pekan lalu.
Pemerintah daerah menargetkan penambahan 30 unit rumah serupa di tahun anggaran 2025, menyasar kecamatan lain seperti Wasile dan Patani yang juga memiliki kantong kemiskinan tinggi. Syarat penerima akan diperketat dengan verifikasi langsung ke lapangan untuk menghindari salah sasaran.