TERNATE — Aula Patriatma Ditlantas Polda Maluku Utara menjadi ruang diskusi para perwira dalam Focus Group Discussion (FGD) Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXVII Tahun 2026. Kegiatan ini mengangkat tema transformasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Dumas Terintegrasi yang berbasis kolaborasi stakeholder.
Forum yang dibuka Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun ini dihadiri Irwasda Kombes Pol. Andrie Rondonuwu, para pejabat utama Polda Maluku Utara, serta Kasiwas Polres/Ta jajaran.
Mengapa Pengaduan Masyarakat Perlu Dikelola Terpadu?
Wakapolda yang bertindak sebagai mentor dalam FGD ini menekankan bahwa forum diskusi bukan sekadar ajang bertukar pandangan. Ia menginginkan lahirnya gagasan relevan yang bisa menjadi bahan evaluasi perbaikan pelaksanaan tugas Polri.
"Melalui forum ini, saya berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi secara aktif dan terbuka, sehingga hasil diskusi dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut," kata Stephen dalam sambutannya.
Arahan Project Leader: Diskusi Terarah dan Objektif
Irwasda Polda Maluku Utara Kombes Pol. Andrie Rondonuwu selaku Project Leader meminta pelaksanaan FGD berjalan terarah, objektif, terbuka, dan konstruktif. Setiap peserta diminta menyampaikan pandangan berdasarkan bidang tugas dan pengalaman masing-masing.
Menurut Andrie, forum ini diharapkan menghasilkan kesamaan persepsi dan rekomendasi yang tepat serta dapat diterapkan langsung di lapangan. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi dan pertukaran gagasan antarpeserta.
Target: Polri yang Efektif, Akuntabel, dan Responsif
Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam mewujudkan institusi Polri yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sentra pelayanan pengaduan terintegrasi dinilai mampu memangkas birokrasi dan mempercepat respons polisi atas laporan warga.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan kepemimpinan nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas perwira dalam mengelola organisasi dan pelayanan publik.
Para peserta yang tergabung dalam forum diskusi tersebut diharapkan mampu menerapkan hasil FGD di satuan kerja masing-masing, terutama dalam membangun sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah.
