SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak hanya akan menggenjot kinerja BLUD yang sudah berjalan di sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam rapat koordinasi yang digelar Selasa lalu, Pemprov memastikan akan menambah satu BLUD baru yang bergerak di sektor kawasan perairan melalui Balai Kawasan Permukiman (BKP).
“Momentum ini sangat strategis. Selain sebagai wadah evaluasi keberadaan BLUD di Maluku Utara, rakor ini juga menjadi sarana sinkronisasi dan penguatan komitmen bersama untuk mengoptimalkan kinerja BLUD,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sri Haryanti Hatari mewakili Gubernur.
Bukan Sekadar Sektor Lama: BLUD Perairan Segera Dibentuk
Selama ini, penerapan BLUD di Maluku Utara masih didominasi rumah sakit dan unit pendidikan. Namun, dengan rencana pembentukan BLUD di sektor perairan, Pemprov ingin memperluas cakupan layanan yang bisa dikelola secara lebih fleksibel dan profesional.
“Semua ini harus dikelola secara profesional serta adaptif dengan kondisi yang ada,” tegas Sri Haryanti.
Apa yang Dibahas dalam Rakor BLUD 2026?
Ketua Panitia Pelaksana Mutia Rendani menjelaskan, rakor ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Setidaknya ada empat target utama yang ingin dicapai dari forum tersebut:
- Memberikan pemahaman komprehensif soal konsep dan regulasi terkini BLUD
- Mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi BLUD di lingkungan Pemprov Malut
- Mendorong percepatan dan peningkatan mutu layanan demi visi pembangunan daerah
- Meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam penilaian, tata kelola, dan pelayanan BLUD
Dampak ke Warga: Layanan Lebih Cepat dan Akuntabel
Melalui pengelolaan keuangan yang lebih mandiri, BLUD diharapkan bisa memangkas birokrasi yang selama ini menghambat pelayanan di rumah sakit daerah dan sekolah. Pasien tidak perlu lagi menunggu lama untuk pengadaan obat, dan sekolah bisa lebih leluasa mengelola anggaran operasional.
“Melalui sinergi yang dibangun antar-OPD dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis tata kelola keuangan daerah akan semakin akuntabel dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Mutia.
