TERNATE — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melakukan intervensi cepat terhadap kerusakan jalan di berbagai titik strategis. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kunci utama dalam memutus isolasi wilayah dan memperlancar distribusi logistik.
Ketua KNPI Maluku Utara, Imanullah Muhammad, menegaskan bahwa organisasinya berkomitmen menjadi mitra kritis sekaligus strategis dalam mengawal proyek pembangunan. Ia ingin memastikan aspirasi warga terkait akses transportasi yang layak sampai ke telinga pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.
“KNPI siap berada di garis depan. Kami ingin memastikan pembangunan jalan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat konektivitas daerah,” tegas Imanullah saat bertemu pihak BPJN di Ternate, kemarin.
Daftar Ruas Jalan yang Mendesak Diperbaiki
Dalam diskusi tersebut, KNPI memaparkan sejumlah titik jalan yang kondisinya kian memprihatinkan dan membutuhkan penanganan darurat. Beberapa ruas yang menjadi sorotan utama meliputi jalur Payahe–Saketa, jalan lingkar Pulau Obi, hingga akses penghubung antara Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
Selain itu, titik kerusakan di Halmahera Selatan dan keterbatasan akses di Pulau Makian turut disuarakan. Sekretaris KNPI Maluku Utara, Samir Jahum, menaruh harapan besar agar pemerintah memberikan perhatian khusus bagi masyarakat di Pulau Makian yang selama ini masih terkendala akses transportasi darat yang terbatas.
Ketua Bidang KNPI, Alan Ilyas, menambahkan bahwa tanpa jalan yang layak, potensi ekonomi di pelosok Maluku Utara akan sulit berkembang. "Kalau konektivitas lemah, distribusi terhambat. Ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Karena itu, percepatan pembangunan jalan harus menjadi prioritas," ujarnya.
Bagaimana Respons BPJN Maluku Utara?
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, menyambut baik masukan dari elemen pemuda tersebut. Pejabat yang akrab disapa Haji Mito ini memastikan bahwa aspirasi KNPI akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan.
Menurutnya, pembangunan jalan di Maluku Utara tidak hanya fokus pada aspek fisik semata, melainkan sebagai fondasi pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Pihaknya menyatakan terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mengawal kualitas proyek di lapangan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk kolaborasi. Infrastruktur jalan bukan sekadar aspal dan beton, tetapi menyangkut masa depan daerah,” kata Abdul Hamid.
Sinergi antara BPJN dan KNPI ini diharapkan mempercepat realisasi perbaikan jalan di titik-titik krusial. Fokus utama tetap pada pembukaan akses ekonomi baru bagi wilayah yang selama ini terisolasi akibat kendala infrastruktur darat.
