TERNATE — Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara resmi membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kepemudaan guna mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Komitmen ini ditegaskan sebagai upaya memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, menyatakan bahwa keterbukaan terhadap masukan publik menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur. Pria yang akrab disapa Haji Mito ini menekankan pentingnya sinergi lintas elemen dalam merancang masa depan konektivitas di Maluku Utara.
“Kami membuka diri seluas-luasnya untuk menerima masukan. Pembangunan jalan bukan hanya soal aspal dan beton, tetapi bagaimana kita membangun masa depan Maluku Utara secara bersama,” ujar Abdul Hamid pada Senin (4/5).
Fokus Pembangunan: Payahe-Saketa hingga Jalan Lingkar Pulau Obi
Dalam pertemuan dengan elemen pemuda, BPJN Maluku Utara menerima sejumlah masukan krusial terkait prioritas pembangunan jalan. Beberapa ruas strategis yang menjadi perhatian utama meliputi jalur Payahe–Saketa, jalan lingkar Pulau Obi, serta konektivitas antara Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
Selain itu, titik-titik infrastruktur di Halmahera Selatan juga menjadi agenda yang dibahas secara mendalam. Pembangunan pada ruas-ruas ini dinilai sangat vital bagi mobilitas logistik dan aksesibilitas warga yang selama ini masih terkendala kondisi geografis.
Konektivitas antarwilayah tersebut dipandang sebagai faktor kunci dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan akses jalan yang lebih baik, distribusi komoditas lokal diharapkan menjadi lebih efisien dan mampu menekan biaya logistik di Maluku Utara.
Sinergi BPJN dan Pemerintah Daerah di Tengah Keterbatasan Anggaran
Abdul Hamid memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan organisasi kepemudaan akan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan ke depan. Namun, ia juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, terutama dalam menyiasati keterbatasan anggaran pembangunan.
BPJN Maluku Utara memposisikan organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis sekaligus kritis. Peran pemuda diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat melalui BPJN dengan warga di pelosok daerah agar pembangunan tepat sasaran.
“Sinergi ini menjadi langkah awal menuju pemerataan pembangunan infrastruktur. Kami akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar setiap perencanaan berjalan selaras dengan kebutuhan prioritas di lapangan,” pungkasnya.
