TERNATE — Papan pemberitahuan itu memuat tulisan tegas: penagihan parkir di kawasan Benteng Oranje berlaku sejak 21 November 2026 sesuai Perda Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dishub Kota Ternate memasang papan tersebut langsung di area situs cagar budaya yang menjadi salah satu pusat aktivitas warga Ternate.
Kebijakan anyar itu langsung menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menilai pemerintah daerah wajib menyertakan penjelasan hukum dan administrasi yang transparan agar tidak memicu polemik serta ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
Praktisi hukum Ahmad Nurrahman Nassim menilai pemerintah daerah memang memiliki kewenangan memungut retribusi parkir sepanjang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Namun kewenangan itu tidak boleh dijadikan legitimasi semata tanpa kepastian mengenai keabsahan objek, penetapan lokasi, mekanisme pemungutan, hingga kewenangan pengelolaannya.
"Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan memungut retribusi. Tetapi dalam negara hukum, setiap pungutan terhadap masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas, objek yang sah, tarif yang terukur, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai masyarakat hanya diberikan pemberitahuan bahwa parkir mulai ditagih, tetapi tidak mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai dasar penetapan lokasi tersebut," ujar Ahmad.
Menurut Ahmad, rujukan Perda Nomor 14 Tahun 2023 yang tertera pada papan pemberitahuan harus dimaknai secara utuh. Regulasi itu tidak boleh sekadar menjadi tameng normatif.
Pemerintah wajib membuktikan kawasan Benteng Oranje memenuhi syarat sebagai objek retribusi parkir yang ditetapkan dan dikelola secara sah.
Ahmad merinci sejumlah pertanyaan mendasar yang menurutnya harus dijawab Dishub Kota Ternate. Apakah kawasan Benteng Oranje sudah ditetapkan secara resmi sebagai lokasi parkir berbayar? Bagaimana status pengelolaan lokasi tersebut?
Siapa yang diberikan kewenangan melakukan pemungutan? Berapa tarif yang berlaku, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban uang yang dipungut dari masyarakat?
"Ini yang harus dijelaskan oleh Dinas Perhubungan," jabar Ahmad.
Ia menegaskan pemasangan papan pemberitahuan di lapangan belum cukup memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Pemerintah wajib mempublikasikan landasan hukum penetapan lokasi, prosedur pemungutan, rincian tarif, identitas petugas resmi, mekanisme pembayaran, hingga saluran pengaduan masyarakat.
Ahmad mengingatkan status Benteng Oranje sebagai situs cagar budaya yang memiliki nilai sejarah sekaligus menjadi identitas Kota Ternate. Tata kelola parkir di area itu harus memperhatikan aspek penataan ruang, kemudahan akses publik, kepentingan warga, serta perlindungan kawasan bersejarah.
"Jangan sampai kawasan bersejarah yang seharusnya menjadi ruang publik, ruang edukasi, dan destinasi wisata justru dikelola dengan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pungutan. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan peningkatan PAD dengan kepentingan publik dan pelestarian kawasan," katanya.
Benteng Oranje saat ini menjadi salah satu pusat aktivitas paling ramai di Ternate. Aktivitas seni budaya, hiburan, dan olahraga kerap dipusatkan di kawasan tersebut.
Ahmad mendesak Dishub Kota Ternate membuka dokumen penetapan lokasi parkir, dasar penentuan tarif, sistem pemungutan, serta tata kelola pendapatan retribusi di Benteng Oranje. Langkah itu dinilainya sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kalau kebijakan ini memang memiliki dasar hukum yang kuat, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tertutup. Publik berhak mengetahui bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan bagaimana uang yang dipungut akan dikelola. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas," lanjutnya.
Ia menambahkan kebijakan tersebut harus segera dievaluasi melalui mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan apabila di kemudian hari ditemukan praktik pungutan yang menyimpang, penetapan objek yang cacat administrasi, atau penarikan retribusi oleh pihak tidak berwenang.
"Jangan sampai kebijakan yang tujuan awalnya meningkatkan pendapatan asli daerah justru menimbulkan ketidakpercayaan publik. Pemerintah harus mengedepankan kepastian hukum, bukan sekadar memberlakukan pungutan. Masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan perlindungan hukum," tutup Ahmad.