TERNATE — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Maluku Utara memanfaatkan gelaran kejuaraan karate untuk menanamkan kewaspadaan finansial. Materi perlindungan konsumen disampaikan di sela turnamen yang diinisiasi Akademi Seni Beladiri Karate Indonesia (ASKI) Kota Ternate tersebut.
Kejuaraan bertajuk Piala Bergilir Yang Mulia Sultan Ternate itu tercatat sebagai ajang pertama di Maluku Utara. Pesertanya ditargetkan mencapai 1.500 orang dari berbagai Pengcab, dojo, club, sekolah, dan perguruan karate se-Indonesia.
Risman Ibrahim dari Kantor OJK Provinsi Maluku Utara memaparkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Tingkat literasi keuangan masyarakat Maluku Utara berada di angka 48,65 persen, sementara inklusi keuangan 77,18 persen.
Kedua angka itu tertinggal dari capaian nasional, yakni 69,57 persen untuk literasi dan 93,61 persen untuk inklusi. Kondisi tersebut membuat warga lebih rentan terhadap pengelolaan keuangan yang buruk dan sulit membedakan investasi sah dari skema penipuan.
Risman menyebut Satgas PASTI merupakan forum koordinasi 21 otoritas, kementerian, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 247 dan Pasal 305 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, forum itu menemukan dan menghentikan 1.222 entitas keuangan ilegal. Rinciannya: 951 pinjaman online ilegal, 242 penawaran investasi ilegal, 27 gadai ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Risman meminta masyarakat menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum meminjam dana atau berinvestasi. Ia juga mengingatkan semboyan Jangan Abal, Jangan Asal, Jangan Abai.
"Jika menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal, segera lapor melalui SIPASTI (sipasti.ojk.go.id), Indonesia Anti-Scam Centre (iasc.ojk.go.id), atau Kontak OJK 157," ujar Risman.
Narasumber kedua, IPDA Ahmad Ginda Siregar, Panit 1 Subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara, membeberkan peran kepolisian dalam penindakan. Cakupannya meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penanganan kejahatan turunan, hingga perlindungan atas kerugian finansial dan penyalahgunaan data pribadi.
Ahmad merujuk sejumlah dasar hukum: UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Penetapan tersangka, katanya, harus didasari minimal dua alat bukti sesuai KUHAP terbaru.
Ancaman pidana bagi pelaku dijabarkan sebagai berikut:
"Kami berharap informasi dan penegakan hukum ini dapat membuat para atlet, pelatih, dan ofisial yang hadir lebih waspada, serta turut menyebarkan kesadaran tersebut kepada lingkungan dan komunitas di daerah asal masing-masing," pungkas Ahmad Ginda.
Sinergi OJK dan Polda Maluku Utara lewat Satgas PASTI diarahkan menjadi benteng pencegahan. Sasaran terdekatnya: komunitas olahraga dan warga luas agar tidak terjebak pinjaman online, investasi, maupun gadai ilegal.