TERNATE — Kepengurusan baru APINDO Maluku Utara dikukuhkan pada Minggu, 25 Oktober 2026, dengan agenda utama mendorong pemerataan manfaat ekonomi di daerah yang pertumbuhannya ditopang sektor industri dan pertambangan. Shinta menilai potensi ekonomi Maluku Utara besar, mulai dari industri, kekayaan alam dan laut, hingga pariwisata, tetapi pengelolaannya perlu didiversifikasi.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,17 persen pada 2025. Namun, kita juga mesti mendiversifikasi agar pertumbuhan ini tidak hanya datang dari satu sektor,” kata Shinta seusai mengukuhkan pengurus APINDO Maluku Utara.
Keberadaan kawasan industri di Pulau Obi, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah menunjukkan besarnya peluang pengembangan industri dan hilirisasi sumber daya alam. Meski demikian, Shinta menekankan sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata perlu diperkuat sebagai sumber pertumbuhan baru.
Penguatan ekonomi daerah, menurut dia, harus disertai perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perbaikan iklim usaha. APINDO tidak hanya dituntut menarik investor baru, tetapi juga membantu investor yang sudah beroperasi agar mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
Shinta menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pelatihan ulang agar tenaga kerja mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri.
“Ujungnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya.
APINDO menyiapkan sejumlah agenda kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, salah satunya pengembangan ekonomi biru dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan. Shinta menyebut sekitar 76 persen wilayah Maluku Utara berupa laut, dengan potensi kawasan budi daya rumput laut seluas 592.000 hektare dan sumber daya ikan lebih dari 1,1 juta ton per tahun.
Potensi itu perlu dikembangkan melalui pemetaan peluang investasi, pertemuan bisnis, serta penguatan ekosistem usaha, termasuk hilirisasi rumput laut.
“Bukan hanya berbicara tentang perikanan, tetapi bagaimana kita bisa membangun ekosistem rumput laut, termasuk hilirisasinya,” kata Shinta.
Agenda berikutnya adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Maluku Utara memiliki sekitar 313.000 UMKM dengan 98 persen di antaranya merupakan usaha mikro.
APINDO akan mendorong pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha melalui program UMKM Merdeka, pendampingan, serta pelatihan. Penguatan sumber daya manusia dan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian dari agenda tersebut.
Shinta berharap program-program itu memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat lokal sekaligus meningkatkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri yang berkembang di Maluku Utara.
Ketua APINDO Maluku Utara Gazali Abd. Muthalib menyebut pekerjaan rumah organisasinya adalah memperkecil kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, pertumbuhan tinggi belum sepenuhnya dirasakan warga, terutama di wilayah sekitar kegiatan pertambangan.
“Di satu sisi pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, tetapi di sisi lain tingkat kemiskinan juga masih besar. Pertumbuhan ekonomi itu belum membumi, masih di awang-awang,” ujar Gazali.
Dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, empat daerah memiliki aktivitas pertambangan, namun persoalan kemiskinan masih ditemukan di wilayah-wilayah tersebut. Gazali menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar wilayah operasional, agar warga lokal memperoleh manfaat ekonomi.
Pada periode kepemimpinan sebelumnya, APINDO Maluku Utara telah melakukan konsolidasi organisasi hingga tingkat kabupaten/kota dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha. Organisasi itu juga terlibat dalam pembahasan ketenagakerjaan, termasuk penentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota melalui Dewan Pengupahan, serta menggelar pelatihan bersama sejumlah lembaga dan perbankan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.