SOFIFI — Proses pembangunan Kodam Kie Raha memasuki tahap krusial setelah status lahan eks HGB PT Darko dipastikan kembali menjadi tanah negara. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Kasum TNI Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon, serta Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kanwil ATR/BPN Maluku Utara, melakukan peninjauan langsung di lokasi untuk memastikan seluruh persiapan rampung.
Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Sherly menegaskan bahwa peninjauan dilakukan untuk memfinalisasi berbagai aspek administrasi dan teknis sebelum konstruksi fisik markas dimulai.
"Hari ini bersama Kasum TNI, Kajati dan Kakanwil ATR turun untuk meninjau finalisasi persiapan pembangunan Kodam yang juga saat ini sedang dilaksanakan," ujar Sherly di lokasi, Minggu (16/8).
Kepastian hukum atas lahan menjadi poin penting dalam peninjauan ini. Kepala Biro Hukum Setda Maluku Utara, Burnawan, menjelaskan bahwa Kejaksaan Tinggi telah menyatakan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sebelumnya dimiliki PT Darko telah berakhir. Perusahaan tersebut dinyatakan pailit, sehingga aset tanahnya beralih status menjadi milik negara.
"PT Darko beli lahannya kepada masyarakat. Setelah perusahaan pailit maka kemudian tanah dan segala itu menjadi milik negara. Jadi Darko itu, tanah berstatus tanah negara," jelas Burnawan.
Dengan status hukum yang jelas, Pemprov Maluku Utara sebelumnya telah mengajukan permohonan pemanfaatan lahan kepada Kementerian ATR/BPN. Luas lahan yang disiapkan mencapai 200.390 meter persegi, cukup untuk mendukung pembangunan markas komando yang representatif.
Kehadiran Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon dalam peninjauan ini menunjukkan dukungan penuh TNI terhadap pembentukan Kodam baru di wilayah timur Indonesia. Ia menyambut baik langkah konkret yang telah dilakukan jajaran Pemprov Maluku Utara.
"Kami mendukung penuh pembangunan Kodam baru di Malut serta mengapresiasi Gubernur Sherly dan jajaran atas keseriusannya. Kami berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi erat dengan jajaran Pemprov," kata Richard.
Setelah meninjau lokasi, Gubernur Sherly sempat menyapa dan menyalami warga yang berkumpul di sekitar area. Momen ini dimanfaatkannya untuk menegaskan komitmen sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan Maluku Utara.
Kehadiran Kodam Kie Raha tidak hanya berdimensi pertahanan. Sherly menekankan bahwa keberadaan komando kewilayahan baru ini akan menjadi katalis percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi kepulauan tersebut.
"Pembangunan Kodam Kie Raha diharapkan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah Maluku Utara sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dengan selesainya tahap finalisasi lahan, langkah selanjutnya adalah menunggu proses administrasi dari Kementerian ATR/BPN dan persiapan teknis dari TNI. Pembangunan Kodam Kie Raha akan menjadi markas komando baru yang melayani wilayah Maluku Utara, sekaligus memperkuat struktur pertahanan negara di kawasan Indonesia timur.