KPK Sudah Wanti-wanti soal Dugaan Pengaturan Pemenang Tender di Maluku Utara, 5 Proyek Ini Ditetapkan Malam Hari

TERNATE — Penetapan pemenang tender yang tidak lazim ini terungkap dari penelusuran Poskomalut.com. Jadwal pengumuman pemenang untuk lima proyek itu seluruhnya berada di luar ketentuan jam kerja standar, yaitu pukul 07.00 hingga 16.00 WIT sebagaimana diwanti-wanti oleh KPK.

Lima Proyek dengan Jadwal Penetapan Aneh

Kelima paket pekerjaan tersebut dikelola oleh Pokja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemprov Malut. Berikut rinciannya:

• Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Gumira, Gane Barat Utara, Halmahera Selatan: Pemenang CV. Putra Prissma Perkasa, nilai kontrak Rp968.534.794,55. Penetapan pemenang pukul 18.00 – 21.59 WIB, pengumuman pukul 22.00 – 23.00 WIB.
• Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Kyowor, Pulau Makian: Pemenang CV. Jiraat Utama, nilai kontrak Rp662.074.425,40. Penetapan pemenang pukul 18.00 – 21.59 WIB, pengumuman pukul 22.00 – 23.00 WIB.
• Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Dalam Kota Sofifi: Pemenang CV. Rizky Alam Raya, nilai kontrak Rp6.302.509.443,55. Penetapan pemenang pukul 19.31 – 22.00 WIB, pengumuman pukul 22.01 – 23.32 WIB.
• Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Limbo, Taliabu Barat: Pemenang CV. Khalifa Prima Gane, nilai kontrak Rp976.003.106,75. Penetapan pemenang pukul 17.01 – 21.00 WIB, pengumuman pukul 21.01 – 01.30 WIB.
• Pembangunan Tanggul Sungai Nahi, Sulabesi Barat: Pemenang CV. Ainur, nilai kontrak Rp1.430.194.972,74. Penetapan pemenang pukul 17.01 – 21.00 WIB, pengumuman pukul 21.01 – 22.30 WIB.

Selain kelima proyek itu, ditemukan pula sejumlah paket penunjukan langsung dan jasa konsultan dengan pola serupa.

KPK Sudah Beri Peringatan Sejak Juni 2026

Informasi ini bukan barang baru bagi KPK. Lembaga antirasuah itu telah menggelar rapat tertutup dengan Pemprov Maluku Utara di Kantor Penghubung Gubernur, Ternate, pada Kamis, 11 Juni 2026 lalu. Rapat itu dipimpin oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, Maruli Tua Manurung.

Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta dugaan monopoli proyek. Salah satu poin yang ditekankan adalah larangan penetapan pemenang tender di luar jam kantor.

Kepala BPBJ Bantah Keterlibatan Biro

Menanggapi temuan ini, Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hukum, membantah bahwa praktik tersebut melekat pada biro yang dipimpinnya. Ia menegaskan semua tahapan tender di BPBJ berjalan transparan dan jadwalnya dapat diakses publik.

“Bukan di Biro PBJ. Tidak ada pembahasan tender di Biro PBJ,” ujarnya kepada Voicmu.com, Minggu, 14 Juni 2026.

Hairil menjelaskan, pembahasan dengan KPK sebelumnya hanya menyangkut metode e-purchasing dan pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh masing-masing dinas. “E-purchasing dan pengadaan langsung itu langsung dari dinas masing-masing. Tidak ada jadwal yang bisa disembunyikan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, belum dapat dimintai konfirmasi. Saat dihubungi via WhatsApp, yang bersangkutan tidak merespons.

KPK kini tengah mengkaji temuan ini untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Berdasarkan Pergub nomor 31 tahun 2025, seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan di lingkungan Pemprov Malut telah dipusatkan di BPBJ.