TERNATE — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan tanpa kendala berarti. Ia menyebut koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan tenaga medis berjalan optimal.
“Secara overall semuanya berjalan dengan baik. Tahun depan jika anggarannya memungkinkan uang sakunya ditambah. Tapi untuk hal-hal rutin seperti charter pesawat dan fasilitas yang sudah baik tetap dipertahankan serta ditingkatkan pelayanannya,” ujar Sherly di Ternate, Rabu.
Sherly mengungkapkan bahwa dirinya sempat berbincang langsung dengan sejumlah jamaah asal Kota Ternate yang baru tiba dari Tanah Suci. Para jamaah, kata dia, menyatakan puas dengan pendampingan yang diberikan selama menjalankan rangkaian ibadah.
“Dari obrolan tadi saya tanya mereka, semuanya lancar. Mereka memberikan apresiasi kepada Pemprov Malut, Kanwil Haji, Biro Kesra yang sudah berkoordinasi dengan baik, tenaga medis dan semua pendamping. Semuanya melakukan pelayanan yang sangat baik,” jelasnya.
Meski tahun ini berjalan mulus, Sherly menyebut pihaknya akan mengkaji penambahan uang saku bagi jamaah pada musim haji 2027. Kebijakan itu akan disesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.
Selain transportasi dan akomodasi, Gubernur juga menyoroti aspek layanan kesehatan. Ia menilai tim medis yang mendampingi jamaah haji asal Maluku Utara telah bekerja maksimal selama di Tanah Suci.
“Pelayanan kesehatan lancar, semuanya baik dan lancar,” ungkap Sherly.
Dalam kesempatan itu, Sherly turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya tiga orang jamaah haji asal daerah tersebut. Ketiga almarhum berasal dari Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Ternate.
“Saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga jamaah yang meninggal dunia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tuturnya.
Prosesi penerimaan jamaah haji Kota Ternate turut dihadiri Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, Wakil Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran para pejabat tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat.