MABA — Polemik alokasi anggaran Rp40,8 miliar untuk pemeliharaan kanal di Dinas Perkim Kabupaten Halmahera Timur terus bergulir di ruang publik sejak akhir Mei 2026. Dalam RAPBD 2026, nilai proyek ini setara dengan 42 persen dari total pagu Dinas PUPR, 77 persen dari pagu Dinas Kesehatan, dan 83 persen dari pagu Dinas Pendidikan.
Mengacu data pagu perangkat daerah, satu kegiatan pemeliharaan kanal ini hampir menyamai seluruh program yang dijalankan Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan selama satu tahun anggaran. Perbandingan ini memunculkan pertanyaan mendasar di kalangan masyarakat: seberapa mendesak proyek tersebut dibandingkan pelayanan dasar lainnya?
Pegiat Salawaku Institute, M Said Marsaoly, menegaskan bahwa yang dipersoalkan publik bukanlah pembangunan kanal baru, melainkan kegiatan pemeliharaan. "Dalam kondisi macam apa hingga pemeliharaan kanal itu butuh anggaran hingga Rp40,8 miliar?" tulisnya dalam analisis yang beredar luas.
Pertanyaan publik juga menyasar lonjakan nilai anggaran yang tidak lazim dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, Halmahera Timur saat ini menghadapi defisit sekitar Rp273,5 miliar dalam RAPBD 2026, dengan lebih dari 94 persen pendapatan daerah bergantung pada dana transfer pusat.
Di tengah besarnya alokasi untuk kanal, warga Halmahera Timur masih bergelut dengan persoalan klasik. Akses air bersih sulit didapat di banyak desa, jalan penghubung antarwilayah rusak parah, dan pelayanan kesehatan serta pendidikan belum merata.
M Said Marsaoly menyoroti bahwa sektor pertanian, perikanan, serta penyediaan rumah layak huni justru tidak mendapat porsi prioritas yang sebanding. "Ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang sama pentingnya dengan infrastruktur kanal," ujarnya dalam tulisannya.
Belakangan, muncul artikel berjudul "Di Balik Rp40,8 Miliar Kanal Maba, Ada Visi Jangka Panjang" yang ditulis Marawan Buka di salah satu media online. Tulisan itu membela proyek dengan argumen ancaman banjir di masa depan dan pentingnya Kota Maba sebagai ibu kota kabupaten.
Namun, pegiat Salawaku Institute menilai tulisan tersebut belum menyajikan data yang menunjukkan tingkat urgensi persoalan. "Alih-alih menjawab soal prioritas anggaran, Marawan justru mengarahkan perdebatan pada dukungan terhadap pembangunan dan pentingnya berpikir jauh ke depan," kata M Said Marsaoly.
Dalam situasi defisit dan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, publik mendesak agar prinsip efisiensi dan selektivitas menjadi dasar setiap keputusan belanja pemerintah. Satu kegiatan pemeliharaan kanal yang menyerap hampir seperlima belanja modal daerah dinilai tidak proporsional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Halmahera Timur maupun pimpinan DPRD setempat. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera membuka forum dialog publik untuk menjelaskan dasar penetapan prioritas APBD 2026 yang dinilai timpang ini.