TERNATE — Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Ternate memanggil mantan Sekretaris Dishub Kota Ternate berinisial NN alias Nandi untuk dimintai keterangan, Selasa (2/6/2026). Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan penggelapan dana retribusi parkir tahun 2024 yang tidak disetorkan ke kas daerah.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 400 juta. Nandi saat ini menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate.
Informasi yang dihimpun dari sumber di lingkungan Kejari Ternate menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap Nandi masih berlanjut. Penyidik masih akan memanggil sejumlah saksi lain untuk dimintai keterangan.
"Mantan Sekretaris Dishub itu diperiksa terkait dana retribusi yang ditangani oleh Koperasi Andalan," ujar sumber yang enggan disebutkan identitasnya, Kamis (4/6/2026).
Dana retribusi parkir yang dikelola oleh Koperasi Andalan diduga tidak disetorkan ke Kas Daerah Kota Ternate selama tahun 2024. Temuan ini terungkap setelah BPK Perwakilan Maluku Utara melakukan audit keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Nandi belum memberikan tanggapan. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, ia tidak merespons pertanyaan yang dilayangkan awak media.
Penyidik Pidsus Kejari Ternate masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi lain. Belum diketahui apakah status Nandi akan ditingkatkan menjadi tersangka dalam waktu dekat.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat aktif di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pengelolaannya diawasi ketat oleh BPK dan aparat penegak hukum.