MALUKU UTARA — Wacana pembentukan holding yang mewadahi kawasan industri milik BUMN seperti PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) mulai mengerucut. Pemerintah melalui Kementerian BUMN menilai, penggabungan ini tidak cukup hanya menyatukan aset dan lahan. Justru, urat nadi dari holding ini adalah sistem logistik yang terpadu.
Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 23-24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Thailand yang hanya 15 persen atau Singapura yang di bawah 10 persen. Integrasi antar kawasan industri BUMN diyakini bisa memangkas angka tersebut secara signifikan.
“Dengan adanya holding, kita bisa menghubungkan kawasan industri di Jawa dengan di luar Jawa dalam satu simpul logistik. Efisiensi dari segi transportasi dan pergudangan bisa langsung dirasakan,” ujar seorang pejabat Kementerian BUMN dalam diskusi tertutup beberapa waktu lalu.
Konsep simpul logistik yang dimaksud bukan hanya soal tempat penyimpanan barang. Lebih dari itu, holding kawasan industri diharapkan mampu mengelola arus barang dari hulu ke hilir secara digital. Mulai dari pelabuhan, jalur kereta, hingga pintu masuk pabrik.
Saat ini, masing-masing kawasan industri BUMN masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, terjadi duplikasi biaya operasional dan utilisasi aset yang tidak maksimal. Holding diharapkan bisa menjadi pengendali tunggal yang mengatur distribusi barang secara lebih presisi.
Bagi investor, integrasi ini berarti kepastian biaya logistik yang lebih kompetitif. Selama ini, mahalnya ongkos kirim menjadi salah satu penghambat investasi di kawasan industri di luar Pulau Jawa. Dengan adanya sistem logistik terpadu, investor bisa mendapatkan tarif yang lebih murah dan waktu tempuh yang lebih singkat.
Selain itu, holding juga berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle di berbagai kawasan industri BUMN. Lahan yang tidak terpakai bisa dialihfungsikan menjadi pusat distribusi atau pergudangan modern. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.
Rencana pembentukan holding kawasan industri ini masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah menargetkan struktur holding dan skema integrasi logistik bisa rampung pada akhir tahun ini. Jika berjalan mulus, holding ini akan menjadi tulang punggung logistik industri Indonesia ke depan.