TERNATE — Pemerintah Kota Ternate akhirnya mulai merealisasikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap. Langkah ini ditempuh sebagai penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah yang belum pulih sepenuhnya.
Penyaluran perdana dilakukan untuk TPP bulan Februari 2026. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menjelaskan bahwa proses pencairan dipecah dalam beberapa gelombang untuk menjaga stabilitas kas daerah.
Rizal merinci, pada hari pertama pencairan, TPP disalurkan untuk 13 organisasi perangkat daerah (OPD). Keesokan harinya giliran 14 OPD lainnya menerima haknya. Sisa pembayaran dijadwalkan rampung pada 29 Mei 2026, setelah masa libur panjang.
“TPP Pemkot mulai dibayar, tapi kita bayar untuk bulan Februari dulu. Hari ini untuk 13 OPD, kemudian dilanjutkan besok untuk 14 OPD lainnya, dan sisanya dijadwalkan pada 29 Mei 2026 setelah masa libur,” jelas Rizal dalam keterangannya, Senin lalu.
Kepala daerah memastikan bahwa TPP merupakan hak ASN yang wajib dipenuhi. Meskipun dibayar bertahap, Pemkot Ternate berjanji tidak akan meninggalkan kewajiban tersebut. Rizal menegaskan, penundaan bukan berarti pembatalan.
“Tidak perlu khawatir, insya Allah TPP ini tetap akan terbayar dan akan diselesaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi keterbatasan kas daerah bukan monopoli Ternate. Banyak daerah lain di Maluku Utara, bahkan di Indonesia, juga mengalami situasi serupa. Menurutnya, kebijakan ini diambil agar pengelolaan keuangan tetap prudent tanpa mengabaikan hak pegawai.
Mekanisme pembayaran bertahap ini, menurut Rizal, merupakan respons terhadap ketersediaan dana yang masuk ke kas daerah. Pemkot tidak bisa memaksakan pembayaran penuh jika arus kas belum mencukupi.
“Kalau ada dana yang masuk, kita langsung tambahkan untuk bulan lainnya, dan bayar sesuai ketersediaan keuangan daerah,” jelasnya.
Dengan pola ini, Pemkot Ternate berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak ASN dan kelangsungan operasional pemerintahan. Para pegawai diimbau tetap tenang dan memahami kondisi fiskal yang sedang berproses.