DARUBA — Puluhan penanggung jawab pengelola ASPAK dan kepala puskesmas dari seluruh Pulau Morotai, Maluku Utara, mengikuti kegiatan pembinaan dan pemetaan sarana prasarana kesehatan yang digelar Dinas Kesehatan setempat. Hasil pemetaan ini akan menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan sektor kesehatan di daerah kepulauan tersebut.
Pengelola ASPAK Dinas Kesehatan Pulau Morotai, M. Ariffiqrih Jakub, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan riil di masing-masing puskesmas. Mulai dari kondisi gedung, ketersediaan prasarana pendukung, hingga kelengkapan alat kesehatan (alkes) yang berfungsi optimal.
“Kegiatan pembinaan dan pemetaan sarana prasarana kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Jadi kegiatan ini kami undang PJ pengelola ASPAK di 13 puskesmas dan seluruh kepala puskesmas,” ujarnya Kamis, 14 Mei 2026.
Menurut Ariffiqrih, seluruh data yang telah dihimpun dari pemetaan tersebut tidak akan berhenti sebagai laporan. Data tersebut akan langsung diteruskan ke bagian perencanaan di Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti dalam program penganggaran ke depan. “Untuk output-nya itu akan kita ajukan dalam bentuk perencanaan. Jadi setelah pemetaan kita akan kirimkan ke perencanaan,” katanya.
Kegiatan yang berlangsung di Pulau Morotai ini tidak hanya berfokus pada pendataan. Dinas Kesehatan setempat juga menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat provinsi untuk memberikan pembinaan teknis kepada para peserta.
“Jadi kami undang narasumber dari provinsi yaitu PJ ASPAK Provinsi dan PJ Alkes Shopi, dan Shopi distribusi,” tutup Ariffiqrih. Pembinaan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pengelola puskesmas dalam mengelola inventaris alat kesehatan dan logistik farmasi secara lebih akurat dan akuntabel.
Pemetaan fasilitas kesehatan secara berkala menjadi krusial bagi daerah kepulauan seperti Morotai. Dengan kondisi geografis yang tersebar, ketersediaan alat kesehatan yang memadai di setiap puskesmas menjadi faktor penentu kualitas layanan bagi warga. Hasil pemetaan kali ini diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan fasilitas antar puskesmas dan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran.