TALIABU — Rombongan Dikbud Maluku Utara bergerak dari Langganu, Nggele, Salati, Bobong, Kawalo, Pencado, Bapenu, hingga Pancoran. Di tiap lokasi, Abubakar bersama sejumlah kepala bidang dan tim pelayanan tidak hanya memeriksa bangunan sekolah, tetapi juga berdialog dengan guru dan siswa.
Kunjungan tersebut menindaklanjuti arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos untuk mengidentifikasi hambatan penyelenggaraan pendidikan. Fokusnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Keterbatasan transportasi muncul sebagai persoalan paling menonjol. Di beberapa wilayah, guru dan murid mesti menempuh perjalanan dengan perahu untuk sampai ke sekolah.
"Perjuangan guru dan murid di Taliabu luar biasa. Di beberapa wilayah, akses menuju sekolah masih sulit, bahkan harus menggunakan perahu. Keterbatasan transportasi menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian," kata Abubakar.
Selain akses, rombongan meninjau kondisi sarana dan prasarana, perkembangan revitalisasi bangunan sekolah, serta pemanfaatan perangkat digital untuk pembelajaran.
Data Dikbud Maluku Utara mencatat Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 20 satuan pendidikan. Rinciannya 12 SMA, tujuh SMK, dan satu sekolah luar biasa.
Jumlah tenaga guru sekitar 400 orang, dengan total 2.409 murid. Sebaran itu menunjukkan besarnya kebutuhan layanan pendidikan di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang tidak ringan.
Bagi Abubakar, kunjungan lapangan menjadi cara melihat persoalan pendidikan secara lebih utuh. Laporan administratif memberi gambaran kondisi sekolah, tetapi situasi di lapangan memperlihatkan kebutuhan yang belum sepenuhnya teridentifikasi.
Hasil peninjauan akan menjadi bahan menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan dan ketersediaan anggaran. Kebutuhan yang dapat dibiayai melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) akan diarahkan sesuai ketentuan.
Kebutuhan di luar kemampuan pendanaan sekolah perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Abubakar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu atas dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah. Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak cukup dengan memastikan keberadaan sekolah.
Akses menuju sekolah, kelayakan sarana pembelajaran, dan dukungan bagi guru juga perlu menjadi perhatian agar proses belajar mengajar berjalan optimal. Koordinasi antarpemerintah diharapkan memperkuat penyelesaian persoalan, terutama bagi sekolah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi.
Peninjauan ini menjadi bagian dari penyusunan pemetaan kebutuhan pendidikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Langkah penanganan akan disesuaikan dengan persoalan masing-masing sekolah.