TERNATE — Anwar Husen, Pemerhati Sosial sekaligus Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara, mengupas tiga persoalan yang tampak berbeda namun memiliki benang merah yang sama: kecenderungan masyarakat dan pemerintah untuk membenarkan tindakan yang keliru. Dalam tulisannya berjudul "Jumat Mubarak: Menolong Kebodohan", ia menyoroti bagaimana publik kerap terjebak pada empati sesaat tanpa mau menelisik akar masalah dan aturan yang berlaku.
Contoh pertama diambil dari sebuah video viral di platform X yang memperlihatkan sebuah truk flatbed tanpa dinding dan bermuatan menjulang mengalami pecah ban dan oleng di jalanan Kairo, Mesir. Sebuah truk kontainer di belakangnya langsung mendekat dan menyangga truk tersebut hingga bisa digeser ke tepi jalan. Banyak warganet memuji aksi heroik sopir truk kontainer itu.
Namun, Anwar Husen justru menyalahkan sopir truk pertama. "Tindakan sang sopir dengan menyangga truk yang oleng tadi, mungkin bisa benar saat itu. Tetapi tak bisa menolong dan menjamin untuk mengubah mindset-nya berlalu lintas," tulisnya. Ia menilai publik lebih mudah terpukau pada akibat langsung tanpa mempertanyakan pelanggaran standar operasional dan keselamatan yang jelas-jelas telah diabaikan oleh pengemudi truk pertama.
Fenomena kedua yang dikritik adalah aksi kelompok penjaja kotak sumbangan pembangunan tempat ibadah yang menggunakan badan jalan di tengah keramaian pasar rakyat. Anwar menyebut praktik ini sebagai "kebodohan kedua" yang sudah berlangsung lama dan justru mendapat legitimasi dari masyarakat.
"Orang seperti berlomba mengisi kotak itu. Sepertinya tidak ada yang salah," ujarnya. Menurutnya, publik seolah takut dituduh tidak agamis jika menentang cara yang salah ini. Ia menilai pola pikir dogmatis dalam beragama seringkali membuat nalar umat berhenti dan menerima segala sesuatu tanpa verifikasi, termasuk membiarkan pelanggaran lalu lintas terjadi atas nama simbol keagamaan.
Kasus ketiga yang disorot adalah rencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menjajaki pinjaman ke pihak ketiga senilai Rp 1 triliun. Nominal tersebut setara dengan sekitar 30 persen nilai APBD 2026 dan direncanakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Anwar Husen mengingatkan bahwa bangsa ini memiliki pengalaman buruk dengan kebijakan utang untuk infrastruktur di era pemerintahan sebelumnya. "Kasus sejumlah jalan tol dan bandara yang mangkrak, itu bukti paling faktual merencanakan bencana," tegasnya. Ia menggarisbawahi tiga indikator rasional yang harus menjadi acuan sebelum keputusan diambil: regulasi, nilai probabilitas, dan rekam jejak lembaga. Tanpa analisis yang matang, kebijakan semacam ini berpotensi melahirkan masalah struktural dan hukum di masa depan.
Melalui ketiga contoh tersebut, Anwar Husen mengajak publik untuk tidak sekadar menolong gejala permukaan, melainkan berani mengoreksi kebodohan sistemik yang terus berulang.