TERNATE — Lampu hijau dari DPRD Maluku Utara belum juga menyala untuk rencana pinjaman Rp 1 triliun. Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray, membuka isi pembahasan di balik rencana pinjaman yang tengah menjadi perhatian publik. Rapat Banggar DPRD bersama TAPD tidak hanya membahas kebutuhan pembiayaan pembangunan, tetapi juga menguliti satu per satu dasar pengajuan pinjaman, mulai dari urgensi, proyeksi pendapatan, hingga skema pengembalian yang nantinya akan menjadi beban APBD.
Salah satu perhatian utama DPRD tertuju pada kondisi keuangan Pemprov Malut yang masih dibebani utang dalam jumlah besar. Iqbal mengungkapkan bahwa utang bawaan dari pihak ketiga dan Dana Bagi Hasil yang belum terselesaikan mencapai Rp 1,3 triliun.
“Kalau terkait dengan kondisi fiskal, itu dimaklumi bahwa memang perlu dilakukan pinjaman. Tapi karena kita juga memiliki utang bawaan sebesar Rp 1,3 triliun, sehingga jangan sampai terganggu, karena asumsi yang disampaikan tadi baru berupa prediksi, belum pasti,” beber Iqbal usai rapat di kediaman Wakil Gubernur Malut, eks Hotel Chrysan, Ternate, Selasa malam.
Pembahasan paling alot justru terjadi saat simulasi pembayaran pinjaman dibedah. Iqbal membeberkan perhitungan bunga yang akan membebani APBD dalam beberapa tahun ke depan.
“Sekarang kita bikin utang baru lagi, bayar utang, utang bayar utang. Dari skema pengembalian yang disampaikan, karena pendapatan memungkinkan, maka pada tahun 2027 pinjaman baru berjalan. Jadi, 2027 sampai dengan 2030 selesai. Untuk bunga, kurang lebih pada tahun 2027 sebesar Rp 35 miliar,” paparnya.
Skema tersebut menunjukkan bahwa pada 2027, Pemprov hanya menarik Rp 500 miliar dari total pinjaman dengan bunga 7 persen. Namun, pada 2028, penarikan tahap kedua sebesar Rp 500 miliar membuat total bunga yang harus dibayar membengkak menjadi Rp 70 miliar. “Karena pokok tahun 2027 belum dibayar, cuma bayar bunga, jadi total bunganya Rp 105 miliar,” cetus Iqbal.
Banggar DPRD Malut juga mencermati kepastian lembaga perbankan yang akan menjadi mitra pembiayaan. Pemilihan bank dinilai tidak hanya berkaitan dengan proses pembiayaan, tetapi juga menyangkut skema bunga, ketentuan pinjaman, serta dampaknya terhadap beban APBD dalam beberapa tahun ke depan.
Hingga pembahasan berlangsung, Pemprov Malut masih menyiapkan sejumlah opsi bank. “Bank-nya belum jelas, tapi tadi ada B...” ujar Iqbal, tanpa merinci lebih lanjut lembaga keuangan yang tengah dijajaki.
Pertemuan Iqbal dengan Gubernur Sherly Tjoanda di Jakarta baru-baru ini tidak mengubah sikap kehati-hatian Banggar. DPRD menegaskan bahwa pembangunan memang menjadi kebutuhan, tetapi penambahan utang baru tidak boleh menutup mata terhadap kewajiban lama yang masih membayangi keuangan Pemprov Malut.
“Sehingga teman-teman di Badan Anggaran bersama-sama dengan tim ahli, pada hari ini kami akan melakukan evaluasi kembali terhadap penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi. Sehingga nantinya besok malam kita lanjutkan untuk memutuskan apakah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini disetujui oleh teman-teman Banggar atau seperti apa,” jelas Iqbal.
DPRD menginginkan pembangunan berjalan tanpa meninggalkan beban yang belum terselesaikan. “Pada prinsipnya, DPRD juga ingin membangun Malut, siapa yang tidak mau. Tapi paling tidak jangan sampai terjadi seperti sekarang, utang bawaan dari pihak ketiga dan Dana Bagi Hasil itu belum diselesaikan,” tegas politisi Partai Golkar itu.