TERNATE — Rencana Pemerintah Kota Ternate menghidupkan kembali Plaza Gamalama sebagai pusat pelayanan terpadu mulai menemukan titik terang. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menegaskan gedung di pusat kota itu akan difungsikan sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP) guna memenuhi kewajiban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“MPP ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan dalam satu lokasi,” kata Rizal usai meninjau langsung kondisi gedung bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bagian Organisasi Setda, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (30/6/2026).
Hasil peninjauan menunjukkan kerusakan signifikan di hampir seluruh lantai gedung. Plafon ambrol, kaca jendela pecah, kabel listrik berserakan, hingga sistem pendingin udara (AC) mati total menjadi pemandangan umum di Plaza Gamalama.
Dinas PUPR Kota Ternate langsung diminta bergerak cepat. Mereka harus mendata detail kerusakan dari lantai satu hingga lantai empat untuk menghitung kebutuhan anggaran perbaikan. Langkah ini menjadi krusial karena kondisi bangunan dinilai belum layak melayani publik.
Rizal mengakui target awal peluncuran MPP pada momentum Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2026, kini diragukan. “Awalnya kami optimistis bisa diluncurkan Agustus. Namun setelah melihat langsung kondisi gedung, tentu harus diperbaiki terlebih dahulu agar layak digunakan,” ujarnya.
Meski begitu, konsep pemanfaatan gedung sudah mulai disusun. Berdasarkan arahan Wali Kota Ternate, lantai satu Plaza Gamalama akan dikhususkan menjadi area MPP yang melayani berbagai urusan administrasi warga. Sementara itu, area basement disiapkan sebagai pusat kegiatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pembentukan MPP di Ternate sebenarnya sudah mendesak. Sekretaris DPMPTSP Kota Ternate, Hartati Uma, mengungkapkan bahwa KemenPAN-RB telah memberikan peringatan kepada Pemkot Ternate karena hingga kini belum memiliki mal pelayanan publik.
“Di Maluku Utara sudah ada lebih dari empat MPP. Kota Ternate juga sudah mendapat peringatan dari KemenPAN-RB agar segera memiliki MPP,” kata Hartati.
Nantinya, MPP Plaza Gamalama akan mengintegrasikan layanan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga instansi vertikal seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kantor Pertanahan, dan Imigrasi.
Hartati menambahkan, koordinasi dengan seluruh instansi terkait sudah berjalan. Setelah persiapan fisik dan administrasi rampung, Pemkot akan melanjutkan proses penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebelum MPP resmi beroperasi. Pemanfaatan Plaza Gamalama juga dinilai menjadi solusi tepat agar aset daerah senilai miliaran rupiah itu tidak lagi terbengkalai.