TERNATE — Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan kesiapan pemerintah kota menyukseskan agenda nasional percepatan RDTR Region II. Agenda tersebut mencakup wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua, dengan Kota Ternate sebagai salah satu daerah yang menyatakan komitmennya.
Rakor di Makassar itu juga dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana. Rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan pakta integritas oleh para kepala daerah di wilayah Region II.
RDTR Dianggap Kunci Kepastian Hukum bagi Investor
Tauhid menyebut keberadaan RDTR yang terintegrasi dengan OSS bukan sekadar dokumen administratif. Menurutnya, dokumen tata ruang itu berfungsi sebagai kunci utama pemberian kepastian hukum bagi investor.
Dua manfaat lain yang disebut Tauhid: mencegah konflik pemanfaatan ruang dan memastikan pembangunan Kota Ternate berjalan berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para kepala daerah dan jajaran kementerian yang hadir.
"Kami menyambut baik dan siap berkomitmen penuh menyukseskan agenda nasional percepatan RDTR Region II ini. Keberadaan RDTR yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha secara elektronik (Online Single Submission/OSS) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kunci utama untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, mencegah konflik pemanfaatan ruang, serta memastikan pembangunan di Kota Ternate berjalan secara berkelanjutan," tegas Tauhid.
Materi Teknis dan Perkada Jadi Langkah Berikutnya
Pemerintah Kota Ternate akan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan mematangkan penyusunan materi teknis. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait tata ruang di wilayah Kota Ternate juga disiapkan sebagai payung hukum lanjutan.
Langkah tersebut ditempuh agar proses perizinan berusaha lebih sederhana. Investor pun mendapat kejelasan dalam memanfaatkan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap percepatan penyusunan RDTR diharapkan dapat mendukung kemudahan perizinan, menarik investasi, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyaraka," pungkasnya.
Kolaborasi Lintas Wilayah untuk Acuan Tata Ruang Terukur
Rakor dan kemitraan tersebut diikuti para kepala daerah, pejabat Kementerian ATR/BPN, serta pemangku kepentingan dari Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kolaborasi lintas wilayah dinilai penting agar setiap daerah memiliki acuan tata ruang yang terukur.
Acuan tersebut juga diharapkan selaras dengan rencana tata ruang yang lebih luas. Bagi Kota Ternate, penyelesaian RDTR menjadi prasyarat untuk mengarahkan pembangunan kota secara terencana, sekaligus membuka jalan bagi masuknya investasi ke daerah.
