TERNATE — Rapat koordinasi yang digelar di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara pada Jumat (21/8) menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Selain soal anggaran, pemerintah juga menyoroti perlunya kepastian hukum atas lahan warga serta percepatan mekanisasi pertanian untuk mengejar produktivitas di tengah pergeseran tenaga kerja ke sektor industri.
Anggaran Rp900 Miliar dan Target Akuntabilitas 2026
Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, menegaskan komitmen kementeriannya untuk menjaga tata kelola keuangan yang transparan. Hal ini menyusul raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2025, yang ingin dipertahankan pada tahun 2026.
"Pengembangan kawasan transmigrasi akan terus diperkuat melalui tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel," ujar Viva dalam keterangannya. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah pusat menyiapkan tambahan anggaran yang mencapai lebih dari Rp900 miliar pada 2027.
Mengapa Mekanisasi Menjadi Kunci?
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menyebut kawasan transmigrasi punya peran vital dalam menjaga stok beras. Ketergantungan Kota Ternate terhadap pasokan sembako dari luar daerah yang mencapai sekitar 90 persen menjadi alasan utama produktivitas lahan harus terus ditingkatkan.
Menurut Samsuddin, pertumbuhan industri di Halmahera Tengah dan Pulau Obi memicu perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke sektor industri. Kondisi ini membutuhkan dukungan mekanisasi agar produksi pangan tetap berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan pekerja industri yang terus meningkat.
Kepastian Hukum Lahan dan Konektivitas Antarwilayah
Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian legalitas lahan transmigrasi. Penataan hukum terhadap jual-beli dan alih kepemilikan lahan yang belum tersertifikasi dinilai penting untuk mencegah konflik pertanahan di kemudian hari.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara telah mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan melalui Dinas Kehutanan. Hal ini dilakukan untuk pembangunan jalan penghubung kawasan transmigrasi di Kabupaten Halmahera Selatan.
Tim Ekspedisi Patriot dan Pemetaan Potensi Daerah
Sekretaris Ditjen Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Nirwan Ahmad Helmi, menekankan pentingnya keterpaduan program. Transmigrasi Lokal, Karya Nusa, dan penempatan Tim Ekspedisi Patriot (TFB) dari sejumlah perguruan tinggi negeri seperti UGM, UI, Unpad, dan ITS menjadi bagian dari strategi tersebut.
Tim tersebut ditempatkan di 20 titik di Maluku Utara untuk memetakan potensi investasi, komoditas unggulan, serta penguatan kelembagaan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Proposal 2027 dan Harapan ke Depan
Kepala Dinas Nakertrans Maluku Utara, Marwan Polisiri, menyampaikan bahwa proposal pembangunan kawasan transmigrasi 2027 telah diserahkan ke Kementerian Transmigrasi. Proposal tersebut menghimpun usulan dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Koordinasi ini dihadiri oleh Sekprov Maluku Utara, Sesditjen Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, para direktur dan tenaga ahli, Sekda Halmahera Utara, Sekda Halmahera Timur, Sekda Halmahera Tengah, serta para Kepala Dinas Nakertrans se-Maluku Utara.
Melalui penguatan program ini, kawasan transmigrasi diharapkan berkembang sebagai pusat produksi pangan, memiliki akses dan infrastruktur yang lebih baik, serta memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
