SOFIFI — Sejumlah item pengadaan di lingkungan DPRD Halmahera Timur memunculkan pertanyaan publik soal urgensi dan kewajaran harga. Data yang beredar menunjukkan paket sewa kendaraan dinas perorangan khusus pimpinan legislatif mencapai Rp780 juta. Nilai sebesar itu dinilai sangat besar, terutama di tengah desakan efisiensi belanja pemerintah daerah.
Anggaran Lemari Arsip Rp7,8 Miliar untuk 400 Unit
Pengadaan lemari arsip 6 pintu dengan total nilai Rp7.818.000.000 juga menjadi perhatian serius. Paket tersebut mencakup sekitar 400 unit lemari. Jika dihitung kasar, nilai per unit mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini memunculkan dugaan ketidakwajaran harga satuan hingga potensi pembengkakan anggaran.
Selain itu, terdapat pengadaan meja staf 3 laci ukuran 150 x 80 x 75 dengan total anggaran Rp7.169.073.750. Nilai sebesar itu untuk pengadaan meubelair kantor dinilai perlu diaudit secara terbuka guna memastikan kesesuaian spesifikasi dan harga pasar.
Busana Muslim Rp800 Juta dan Interior Rp977 Juta
Pengadaan busana muslim senilai Rp800 juta untuk satuan kerja urusan kesejahteraan rakyat turut menimbulkan tanda tanya. Publik mempertanyakan urgensi dan relevansinya terhadap pelayanan publik yang lebih esensial.
Sementara itu, pekerjaan interior ruang Ketua Kantor DPRD II dengan nilai Rp977 juta dinilai terlalu mewah. Anggaran hampir menyentuh Rp1 miliar untuk ruang pimpinan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.
Desakan Audit dari BPK hingga Aparat Penegak Hukum
Pengamat menilai pengeluaran untuk kendaraan dinas mewah bagi unsur pimpinan legislatif berpotensi memicu kecemburuan sosial. Hal ini terutama ketika masih ada persoalan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar warga di sejumlah wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
Sejumlah kalangan mendesak aparat pengawasan internal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparat penegak hukum untuk melakukan audit mendalam terhadap seluruh paket pengadaan tersebut. Tujuannya memastikan tidak terjadi mark-up anggaran maupun penyalahgunaan keuangan daerah.
Publik berharap belanja daerah lebih diarahkan pada sektor prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas. Bukan pengeluaran elitis dan konsumtif di lingkungan birokrasi maupun legislatif.
