TERNATE — Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang digagas DPRD Kota Ternate masuk tahap harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Forum yang berlangsung di Ruang Pala Ternate itu menghadirkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menguji kesesuaian materi rancangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Ranperda inisiatif DPRD ini diproyeksikan menjadi landasan hukum bagi pemerintah kota dalam menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial. Cakupannya meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi warga yang berada dalam kondisi kerentanan.
Dalam pembahasan, tim perancang menemukan bahwa sebagian besar muatan Ranperda menyalin pengaturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Temuan itu mendorong tim memberikan catatan agar pasal-pasal yang sekadar mengulang norma pusat ditinjau kembali.
Tim harmonisasi menyarankan ketentuan yang tidak diperlukan dihapus. Materi yang tetap dipertahankan harus dirumuskan ulang mengikuti kebutuhan dan karakteristik penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Ternate.
Dengan begitu, Ranperda tidak berhenti sebagai salinan regulasi nasional, tetapi menghadirkan pengaturan yang lebih spesifik dan bisa diterapkan pemerintah daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Malut Topan Sopuan menekankan bahwa pembentukan regulasi di bidang kesejahteraan sosial wajib memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Menurut dia, peraturan daerah perlu memiliki substansi jelas agar menjadi pedoman pelayanan dan perlindungan sosial.
"Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, regulasi yang dibentuk harus memiliki landasan hukum yang kuat, tidak tumpang tindih, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ternate. Kami berharap Ranperda ini nantinya dapat menjadi pedoman yang implementatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Topan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana menyebut harmonisasi sebagai tahap penting untuk memastikan rancangan selaras dengan ketentuan perundang-undangan, baik dari sisi substansi maupun teknik penyusunan.
"Harmonisasi tidak hanya memastikan kesesuaian dasar hukum, tetapi juga menguji materi muatan agar pengaturan yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah. Kami mendorong agar Ranperda ini tidak sekadar mengulang ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, tetapi mampu menghadirkan pengaturan yang lebih konkret dan sesuai dengan karakteristik Kota Ternate," jelas Mia.
Kanwil Kemenkum Malut mendorong DPRD Kota Ternate menyempurnakan rancangan berdasarkan seluruh catatan yang diberikan. Hasil pembahasan itu akan menjadi bahan perbaikan sebelum Ranperda melanjutkan tahapan pembentukan peraturan daerah.
Bagi warga Kota Ternate, kualitas materi Ranperda menentukan sejauh mana program rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial nanti berpijak pada aturan yang jelas. Regulasi yang tidak tumpang tindih memudahkan dinas terkait menjalankan program tanpa keraguan tafsir di lapangan.