TERNATE — Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara Topan Sopuan menegaskan harmonisasi jadi tahap penting agar setiap produk hukum daerah punya landasan hukum kuat. Menurutnya, regulasi yang tidak selaras dengan peraturan lebih tinggi berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan di tingkat kabupaten dan provinsi.
Dua rancangan yang dibahas menyangkut urusan yang berbeda. Ranperbup pertama mengatur tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Halmahera Timur. Ranperbup kedua memuat petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, serta Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta.
Dalam pembahasan Ranperbup Pajak dan Retribusi Daerah, Tim Kerja Harmonisasi menyoroti batasan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Tim juga meminta penambahan beberapa frasa pada ketentuan umum serta perbaikan kesalahan penulisan soal jangka waktu penagihan pajak.
Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Halmahera Timur Ismail Addin menyatakan seluruh masukan akan ditindaklanjuti. Pihaknya akan mengonfirmasi pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi sekaligus memperbaiki substansi dan teknis penulisan rancangan.
Pada Ranperbup Juknis Dana BOSDA, Tim Perancang menyampaikan catatan terkait penyusunan norma, khususnya mekanisme penyaluran dana ke satuan pendidikan. Beberapa perbaikan teknis lain juga diminta agar alur pencairan tidak menimbulkan tafsir ganda di lapangan.
Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur menyambut masukan tersebut. Mereka menyatakan siap melakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana menyebut harmonisasi menjadi ruang bagi pemrakarsa untuk memberi klarifikasi dan tanggapan atas hasil telaah tim perancang. Mekanisme itu memastikan kedua Ranperbup selaras dengan aturan yang berlaku.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Halmahera Timur Ifdal Rajak menyampaikan apresiasi atas pendampingan Kanwil Kemenkum Malut. Menurutnya, harmonisasi membantu pemerintah daerah menghasilkan regulasi yang berkualitas, tepat waktu, dan tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.
"Harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami berharap melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara Kanwil Kemenkum Malut dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, kedua Ranperbup ini dapat disempurnakan menjadi regulasi yang berkualitas, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Topan Sopuan.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut Eki Indra Wijaya meminta hasil harmonisasi segera ditindaklanjuti. Penyempurnaan naskah dan penyampaian draf bersih dilakukan melalui aplikasi e-Harmonisasi agar proses pengesahan tidak tertunda.