TALIABU — Rapat koordinasi persiapan KPBU Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan itu dibuka Wakil Bupati Pulau Taliabu La Ode Yasir, lalu dilanjutkan pembahasan yang dipimpin Sekda Yosar Kardiat bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tim Simpul KPBU nantinya menjadi wadah koordinasi lintas perangkat daerah dalam mengawal proses perencanaan hingga tahapan persiapan kerja sama dengan badan usaha.
Menurut Yosar, pembentukan tim memperkuat kesiapan pemerintah dalam pengumpulan data, penyusunan kebutuhan perencanaan, serta pemenuhan berbagai persyaratan sebelum proyek masuk tahapan selanjutnya. Ia menyebut skema KPBU sebagai langkah strategis menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Pembahasan rapat menyoroti sejumlah aspek kunci. Pertama, kesiapan kelembagaan untuk memastikan tim bekerja sesuai kewenangan. Kedua, perencanaan teknis pembangunan jalan. Ketiga, kemampuan fiskal daerah sebagai dasar penghitungan porsi pembiayaan. Keempat, dukungan administrasi dari masing-masing OPD.
Keterlibatan lintas perangkat daerah diperlukan agar seluruh aspek persiapan terkoordinasi, mulai dari perencanaan, teknis, keuangan, pengawasan, pengadaan barang dan jasa, hingga aspek hukum.
Rapat dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Gesbert Tani, Kepala Bapperida Kamirudin, Inspektur Inspektorat M Ridwan Azis, Kepala Badan Keuangan Sano B Parigi, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Syarifudin Soamole.
Hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ahmad Taher Tarauntu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Haruna Masuku, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sumerlan, dan Kepala Bagian Hukum Alif.
Yosar menegaskan penerapan skema KPBU menuntut persiapan matang, dari kesiapan kelembagaan, perencanaan teknis, dukungan data akurat, sampai koordinasi lintas perangkat daerah. Setiap tahapan, katanya, harus berjalan sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan manfaat jangka panjang.
"KPBU merupakan salah satu instrumen pembangunan yang direncanakan secara matang, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kita harus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan manfaat jangka panjang," kata Yosar Kardiat kepada cermat, Senin, 9 November 2026.
Pemkab Pulau Taliabu berharap skema KPBU menjadi salah satu solusi pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui persiapan ini, kami berharap skema KPBU dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tutup Yosar.
Tahap berikutnya adalah finalisasi susunan Tim Simpul KPBU dan penyiapan dokumen prasyarat sebelum proyek jalan dan jembatan masuk tahapan perencanaan kerja sama dengan badan usaha.