KATAM Desak Satgas PKH Periksa PT Position di Halmahera Timur, Soroti LHP Kehutanan dan Putusan PN Jakpus

Penulis: Indra Firmansyah  •  Sabtu, 07 November 2026 | 06:16:32 WIB
Koordinator KATAM Maluku Utara Muhlis Ibrahim menyampaikan sejumlah persoalan yang mendasari permintaan kepada Satgas PKH.

TERNATE — Koordinator KATAM Maluku Utara Muhlis Ibrahim menyebut ada sejumlah persoalan yang membuat pihaknya meminta Satgas PKH bergerak. Sorotan itu mencakup dugaan pertambangan tanpa izin, potensi manipulasi data produksi, hingga konflik lahan dengan warga di Halmahera Timur.

Dasar pertama yang diajukan KATAM adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Kehutanan tertanggal 28 April 2025. Laporan itu mencatat pembukaan lahan oleh PT Position di tiga wilayah IUP berbeda.

Rincian Temuan LHP: 1,2 Km di IUP Wana Kencana hingga 6,5 Km di Weda Bay Nickel

Menurut KATAM, LHP Kementerian Kehutanan menyebut PT Position membuka lahan sepanjang 1,2 kilometer di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Wana Kencana Mineral. Pembukaan lahan juga tercatat 6,5 kilometer di IUP PT Weda Bay Nickel dan 2,7 kilometer di IUP PT Pahala Milik Abadi.

Muhlis menyatakan temuan itu sudah dilaporkan ke Polda Maluku Utara pada 2 Februari 2026. Laporan tersebut menyangkut dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin.

"Temuan itu sudah dilaporkan ke Polda Maluku Utara pada 2 Februari 2026 atas dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin," tegas Muhlis, Jumat (6/11/2026).

Putusan PN Jakarta Pusat soal Awab dan Marsel Jadi Rujukan KATAM

KATAM juga merujuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Awab dan Marsel. Muhlis menyebut putusan tersebut menyatakan PT Position terbukti melakukan kegiatan pertambangan di Halmahera Timur tanpa memenuhi ketentuan perizinan.

Dua rujukan itu, kata KATAM, saling menguatkan. LHP kehutanan memberi gambaran luasan pembukaan lahan, sementara putusan pengadilan menegaskan soal status perizinan perusahaan.

Mengapa KATAM Minta Satgas PKH, Bukan Hanya Kepolisian

Permintaan kepada Satgas PKH ditempatkan KATAM sebagai jalur penertiban kawasan hutan, terpisah dari proses pidana yang sudah berjalan di Polda Maluku Utara. Muhlis menilai penertiban kawasan butuh tindakan administratif, bukan hanya penyelidikan dugaan pidana.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PT Position maupun Satgas PKH Maluku Utara soal desakan tersebut. KATAM menyatakan akan terus mengawal laporan di Polda Maluku Utara sambil menunggu respons Satgas PKH.

Reporter: Indra Firmansyah
Sumber: porostimur.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top