TERNATE — Koordinator KATAM Maluku Utara Muhlis Ibrahim menyebut ada sejumlah persoalan yang membuat pihaknya meminta Satgas PKH bergerak. Sorotan itu mencakup dugaan pertambangan tanpa izin, potensi manipulasi data produksi, hingga konflik lahan dengan warga di Halmahera Timur.
Dasar pertama yang diajukan KATAM adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Kehutanan tertanggal 28 April 2025. Laporan itu mencatat pembukaan lahan oleh PT Position di tiga wilayah IUP berbeda.
Menurut KATAM, LHP Kementerian Kehutanan menyebut PT Position membuka lahan sepanjang 1,2 kilometer di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Wana Kencana Mineral. Pembukaan lahan juga tercatat 6,5 kilometer di IUP PT Weda Bay Nickel dan 2,7 kilometer di IUP PT Pahala Milik Abadi.
Muhlis menyatakan temuan itu sudah dilaporkan ke Polda Maluku Utara pada 2 Februari 2026. Laporan tersebut menyangkut dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin.
"Temuan itu sudah dilaporkan ke Polda Maluku Utara pada 2 Februari 2026 atas dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin," tegas Muhlis, Jumat (6/11/2026).
KATAM juga merujuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Awab dan Marsel. Muhlis menyebut putusan tersebut menyatakan PT Position terbukti melakukan kegiatan pertambangan di Halmahera Timur tanpa memenuhi ketentuan perizinan.
Dua rujukan itu, kata KATAM, saling menguatkan. LHP kehutanan memberi gambaran luasan pembukaan lahan, sementara putusan pengadilan menegaskan soal status perizinan perusahaan.
Permintaan kepada Satgas PKH ditempatkan KATAM sebagai jalur penertiban kawasan hutan, terpisah dari proses pidana yang sudah berjalan di Polda Maluku Utara. Muhlis menilai penertiban kawasan butuh tindakan administratif, bukan hanya penyelidikan dugaan pidana.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PT Position maupun Satgas PKH Maluku Utara soal desakan tersebut. KATAM menyatakan akan terus mengawal laporan di Polda Maluku Utara sambil menunggu respons Satgas PKH.