MALUKU UTARA — Pemerataan akses listrik di Jawa Barat mengambil langkah konkret lewat program penyambungan gratis yang menyasar warga prasejahtera di sekitar proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan. Sebanyak 100 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sarinagen dan Desa Karangsari kini resmi menikmati aliran listrik mandiri dengan kapasitas daya 900 VA—bukan lagi menumpang atau menggunakan sumber tidak resmi.
Pemasangan sambungan baru ini direalisasikan pada Juni 2026. Setiap penerima manfaat mendapatkan daya 900 VA, standar yang cukup untuk kebutuhan dasar rumah tangga seperti penerangan, televisi, dan kulkas kecil. Angka ini penting: 900 VA adalah titik masuk layanan listrik pascabayar yang paling umum di Indonesia, bukan sekadar sambungan simbolis 450 VA yang kerap dipakai program serupa.
Yang perlu digarisbawahi, program ini bukan bagian dari proyek PLTA Upper Cisokan itu sendiri, melainkan program sosial yang digulirkan berkat Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jabar dan PLN mengenai penyediaan tenaga listrik berkelanjutan. Artinya, ada komitmen struktural di balik pemasangan ini, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menegaskan tidak boleh ada masyarakat Jawa Barat yang hidup tanpa akses listrik. Pernyataan itu kini mulai diwujudkan dalam bentuk sambungan fisik di lapangan. Namun, dari total populasi di dua desa yang menjadi lokasi program, baru 100 KK yang tersambung di gelombang pertama.
Pertanyaan yang muncul: berapa total KK prasejahtera yang belum tersambung di Sarinagen dan Karangsari? Bahan resmi tidak menyebutkan angka kebutuhan total, sehingga sulit menilai apakah 100 KK ini sudah memadai atau baru sebagian kecil dari keseluruhan. Ini catatan penting—program yang baik tetap perlu diukur dari cakupan penuhnya, bukan hanya dari jumlah yang sudah direalisasikan.
Dengan sambungan resmi ini, warga tidak lagi bergantung pada jaringan tidak resmi yang rawan kecelakaan atau pemadaman mendadak. PLN menjamin pasokan yang lebih stabil, yang berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari: anak-anak bisa belajar di malam hari dengan penerangan yang layak, usaha mikro rumahan bisa beroperasi lebih lama, dan peralatan elektronik tidak mudah rusak akibat fluktuasi tegangan.
Daya 900 VA juga memberi ruang bagi warga untuk mengajukan tambah daya di kemudian hari jika kebutuhan meningkat—sesuatu yang tidak bisa dilakukan jika sambungan awal hanya 450 VA.
Meski langkah ini patut diapresiasi, ada beberapa hal yang perlu dipantau ke depan:
Program sambungan listrik gratis ini adalah contoh konkret kolaborasi BUMN dan pemerintah daerah yang hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Daya 900 VA adalah standar yang masuk akal, lokasi sasaran tepat (warga di sekitar proyek PLTA), dan waktu realisasi jelas (Juni 2026).
Namun, keberhasilan program ini tidak bisa diukur hanya dari 100 KK yang sudah tersambung. Ukuran sebenarnya adalah seberapa cepat gelombang berikutnya berjalan dan apakah target "tidak ada warga Jabar tanpa listrik" punya peta jalan yang jelas. Untuk warga Sarinagen dan Karangsari yang belum tersambung, program ini masih menjadi harapan—bukan kenyataan.