MALUKU UTARA — Wacana efisiensi besar-besaran di tubuh BUMN akhirnya mendapat dukungan penuh dari pelaku usaha daerah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Tengah, H. Rahmat Nasution Hamka, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas jumlah BUMN adalah terobosan yang selama ini dinanti dunia usaha.
Instruksi tersebut mengemuka saat Presiden mengumpulkan seluruh Ketua Umum Kadin se-Indonesia di Istana Negara pada Jumat, 31 Juli 2026. Menurut Hamka, Presiden secara tegas mengkritik peran BUMN yang terlalu dominan dan kerap menjadi pesaing bagi pengusaha swasta.
"Beliau melihat secara jernih pergerakan ekonomi kita dan berani mengkritik serta menyoroti peran BUMN yang selama ini terlalu dominan," ujar Hamka dalam keterangan resminya.
Hamka secara khusus menyoroti dominasi perusahaan BUMN Karya di sektor infrastruktur. Ia menilai praktik subkontrak berlapis yang dilakukan perusahaan pelat merah seperti PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT PP (Persero) selama ini menjadi sumber masalah di tingkat hilir.
"Selama ini BUMN Karya mendominasi proyek infrastruktur lalu meng-subkon-kannya berulang kali. Modus ini merugikan UMKM, penyuplai, dan pekerja daerah karena pembayaran sering kali tertunda bahkan terutang," tegasnya.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berkomitmen menyerahkan pengerjaan proyek infrastruktur secara penuh kepada sektor swasta lokal dan nasional. Konsekuensinya, negara tidak lagi bertindak sebagai pesaing langsung bagi pengusaha swasta.
Hamka menilai kebijakan ini sejalan dengan penerapan konsep Indonesia Incorporated, di mana sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pengusaha swasta harus berjalan adil dan proporsional. Penataan ruang gerak usaha ini diyakini memberikan dorongan vital bagi UMKM di daerah.
"Kadin Kalimantan Tengah siap mendukung penuh seluruh arah kebijakan Presiden demi mempercepat pemerataan ekonomi daerah. Sinergi ini diyakini menjadi pondasi kokoh dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045," katanya.
Langkah rasionalisasi ini dinilai sebagai sejarah manis bagi kepemimpinan nasional. Dengan jumlah BUMN yang lebih ramping, fokus pengelolaan negara terhadap aset vital menjadi lebih jelas, sementara ruang gerak sektor swasta—khususnya pengusaha lokal—semakin terbuka lebar.