MALUKU UTARA — Program pencampuran biomassa dengan batu bara di PLTU tengah menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menekan emisi karbon. Namun, PLN EPI menilai, tanpa standar yang jelas dan infrastruktur pendukung yang memadai, potensi biomassa yang melimpah di Indonesia tidak akan otomatis berubah menjadi pengganti energi fosil yang efektif.
"Keberhasilan program ini bergantung pada tiga pilar utama: ketersediaan rantai pasok yang efisien, standar kualitas bahan bakar yang konsisten, dan infrastruktur pemrosesan yang andal," ujar Hokkop Situngkir dalam paparannya di hadapan pelaku industri, Senin (3/8/2026).
Persoalan standar kualitas menjadi sorotan utama karena biomassa memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan batu bara. Kadar air yang tinggi, ukuran partikel yang tidak seragam, hingga nilai kalori yang bervariasi dapat mengganggu kinerja pembangkit jika tidak dikelola dengan baik. Jika dibiarkan, risiko kerusakan peralatan PLTU dan penurunan efisiensi pembangkitan menjadi ancaman nyata.
Oleh karena itu, PLN EPI mendorong adanya spesifikasi teknis yang seragam. Standardisasi ini tidak hanya memudahkan operator PLTU dalam mengoperasikan mesin, tetapi juga memberikan kepastian bagi para pemasok dan petani energi di hulu. Dengan standar yang jelas, harga biomassa bisa lebih transparan dan kualitas pasokan lebih terjaga.
Selain soal kualitas, PLN EPI juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi. Selama ini, salah satu kendala klasik pengembangan biomassa adalah biaya logistik yang tinggi. Bahan baku yang tersebar di berbagai daerah membutuhkan pusat pengumpulan (depot) dan fasilitas pengolahan yang dekat dengan sumber bahan baku agar biaya transportasi bisa ditekan.
Infrastruktur pemrosesan seperti chipper dan crusher juga menjadi perhatian. Keandalan mesin pengolah ini menentukan kesinambungan pasokan ke PLTU. Jika infrastruktur macet, PLTU terpaksa mengurangi porsi biomassa dan kembali bergantung penuh pada batu bara, yang berimbas pada target pengurangan emisi.
Dorongan standarisasi ini diharapkan membawa angin segar bagi sektor hilir. Dengan adanya kepastian spesifikasi dan volume serapan dari PLN EPI, para pengembang biomassa dapat berinvestasi lebih serius pada peralatan pengolahan modern. Ini membuka peluang lapangan kerja baru di daerah, mulai dari petani yang memasok kayu atau limbah pertanian hingga operator mesin pengolah.
Bagi masyarakat, program co-firing yang tertata rapi berarti pasokan listrik tetap andal dengan beban lingkungan yang lebih ringan. PLTN yang menggunakan biomassa dari limbah pertanian juga membantu mengurangi masalah pembakaran terbuka di lahan, yang kerap menjadi penyebab kabut asap.
Langkah PLN EPI ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060. Semakin cepat standarisasi diterapkan secara luas, semakin besar kontribusi sektor kelistrikan dalam menekan emisi sambil menjaga ketahanan energi nasional.