MALUKU UTARA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono langsung memimpin kegiatan penanaman di lokasi. Ia mengungkapkan data terbaru: dalam tiga dekade terakhir Indonesia kehilangan sekitar 40 persen tutupan mangrove, dari 4,2 juta hektare pada 1980-an menjadi 3,3 juta hektare saat ini.
Menurut Trenggono, laju kerusakan mencapai 52 ribu hektare per tahun. Sekitar 19,2 persen mangrove di seluruh Indonesia berada dalam kondisi kritis. Degradasi dan abrasi menjadi penyebab utama. "Hampir semua kawasan mangrove di seluruh Indonesia mengalami degradasi karena diterjang ombak," katanya dalam sambutan yang dilansir detikBali.
Padahal, ekosistem mangrove memiliki peran vital: melindungi pesisir, menjadi habitat biota laut, menopang produktivitas perikanan, dan menyimpan karbon. Indonesia sendiri memiliki sekitar 23 persen ekosistem mangrove dunia.
Trenggono menekankan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman semata. "Harus dilakukan berbasis kesesuaian ekologis agar fungsi ekosistem benar-benar pulih," ujarnya. Ia juga menyoroti peran strategis Indonesia sebagai salah satu produsen perikanan utama dunia dengan potensi sumber daya kelautan yang besar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan untuk menjaga, memulihkan, dan mengelola ekosistem mangrove. Penanaman 15 ribu bibit bakau kurap di Tahura Ngurah Rai menjadi contoh konkret kolaborasi tersebut.
"Keberhasilan pemulihan mangrove bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui kebijakan terpadu, pemanfaatan sains, pemberdayaan masyarakat serta penguatan pendanaan, pengawasan, dan edukasi publik," tutur Sakti Wahyu Trenggono. Ia berharap momentum Hari Mangrove Sedunia mampu mendorong aksi nyata di daerah-daerah pesisir lain yang mengalami kerusakan serupa.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, kondisi kritis mangrove tersebar di hampir seluruh provinsi pesisir. Upaya restorasi menjadi prioritas karena mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon biru yang signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Pemerintah menargetkan rehabilitasi berbasis data ilmiah dan keterlibatan masyarakat lokal agar dampaknya berkelanjutan.